Jasper Jeffers Umumkan Indonesia Wakil Komandan ISF, 5 Negara Siap Kirim Pasukan untuk Gaza

AKURAT.CO  Indonesia mendapatkan peran strategis di Board of Peace. Komandan International Stabilitation Force (ISF), Mayor Jenderal Angkatan Darat Jasper Jeffers mengumumkan bahwa Indonesia telah ditunjuk untuk memegang posisi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers, dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026).

"Saya telah menawarkan posisi ini (wakil komandan ISF), dan Indonesia telah resmi menerimanya," kata Jasper Jeffers. 

Ia juga menjelaskan Lima negara menyatakan komitmen mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam ISF, pasukan keamanan internasional untuk Gaza yang didukung Amerika Serikat. 

“Lima negara pertama yang telah berkomitmen mengirimkan pasukan ke ISF adalah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Dua negara lainnya berkomitmen melatih kepolisian, yakni Mesir dan Yordania,” ujar Jeffers.

Ia menambahkan, pengerahan awal akan difokuskan di wilayah Rafah, Gaza selatan, dengan agenda pelatihan kepolisian sebelum diperluas secara bertahap ke sektor lain.

Dalam rencana jangka panjang, ISF ditargetkan mengerahkan 20.000 personel dan melatih hingga 12.000 polisi untuk menjaga stabilitas di Jalur Gaza.

Komite Administrasi Gaza Buka Rekrutmen Polisi

Sejalan dengan pembentukan pasukan stabilisasi, Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang didukung AS resmi membuka pendaftaran anggota kepolisian pada hari yang sama.

Dalam pernyataan melalui platform X, NCAG menyebut proses rekrutmen terbuka bagi pria dan perempuan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam kepolisian Gaza.

Pelamar diwajibkan merupakan warga Gaza berusia 18–35 tahun, tidak memiliki catatan kriminal, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Tautan pendaftaran disediakan secara daring.

Utusan khusus yang ditunjuk Trump untuk mengoordinasikan penanganan pascaperang Gaza, Nikolay Mladenov, menyebut sekitar 2.000 warga Palestina telah mendaftar dalam beberapa jam pertama setelah pendaftaran dibuka.

Jeffers menegaskan, dalam jangka panjang pasukan multinasional yang diotorisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu akan melatih sekitar 12.000 personel polisi untuk Gaza.

Hamas Ingin Polisi Lama Diakomodasi

Sementara itu, kelompok Hamas dilaporkan berupaya memasukkan sekitar 10.000 anggota kepolisiannya ke dalam struktur administrasi baru Gaza yang didukung AS. Hamas diketahui memerintah Gaza sebelum perang pecah dan tetap menjalankan administrasi di sebagian wilayah meski Israel berjanji menghancurkan kelompok tersebut.

Setelah gencatan senjata Oktober yang dimediasi Presiden Trump, Hamas dilaporkan masih menguasai hampir separuh wilayah Gaza, sementara lebih dari 50 persen wilayah lainnya diduduki Israel.

Penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas menjadi dua isu krusial yang masih menghambat implementasi rencana perdamaian AS.

Rencana perdamaian 20 poin yang kini memasuki tahap kedua mengatur bahwa pemerintahan Gaza akan diserahkan kepada NCAG, yang dirancang tanpa melibatkan Hamas.

Dalam pernyataannya, NCAG menyampaikan penghormatan terhadap dedikasi aparat kepolisian yang tetap bertugas di tengah pemboman dan pengungsian massal. Namun, komite tersebut tidak menjelaskan apakah anggota kepolisian lama yang bertugas di bawah Hamas dapat bergabung dalam struktur baru.

Hamas sebelumnya menyatakan kesiapan menyerahkan tata kelola pemerintahan kepada NCAG yang beranggotakan 15 orang dan dipimpin Ali Shaath.

“Kami memiliki keyakinan penuh bahwa komite ini akan bekerja dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang kompeten dan tidak mengabaikan hak siapa pun yang telah bekerja pada periode sebelumnya,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, merujuk pada lebih dari 40.000 pegawai sipil dan personel keamanan.

Israel secara tegas menolak keterlibatan Hamas dalam masa depan pemerintahan Gaza.

Gaza Hancur, Korban Terus Bertambah

Perang yang berlangsung lebih dari dua tahun telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.

Konflik memuncak setelah militan yang dipimpin Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut data pemerintah Israel.

Upaya stabilisasi keamanan melalui pembentukan pasukan multinasional dan restrukturisasi kepolisian menjadi salah satu tantangan terbesar dalam proses rekonstruksi dan perdamaian di Gaza.