Apa Itu Board of Peace? Lembaga Global Bentukan Trump yang Picu Pro dan Kontra Dunia

AKURAT.CO Nama Board of Peace mendadak jadi sorotan global sejak diumumkan dalam forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Lembaga internasional ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diklaim bertujuan mempercepat perdamaian di wilayah konflik—terutama Gaza.

Namun sejak awal kemunculannya, Board of Peace tak hanya menuai dukungan. Banyak negara Barat mempertanyakan legitimasi, struktur kekuasaan, hingga hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia sendiri memilih ikut bergabung, dengan alasan kemanusiaan dan dorongan mempercepat perdamaian Palestina.

Lalu, apa itu Board of Peace sebenarnya? Apa mandatnya, siapa saja yang terlibat, dan kenapa lembaga ini memicu perdebatan internasional?

Apa Itu Board of Peace?

Board of Peace adalah sebuah badan internasional baru yang dibentuk pada akhir 2025 hingga awal 2026. Organisasi ini diposisikan sebagai forum multinasional untuk:

mendorong stabilitas di wilayah konflik,
membantu pembentukan pemerintahan sementara pascaperang,
mengawal proses rekonstruksi,
serta mendukung misi penjaga perdamaian internasional.

Dalam konteks awal pembentukannya, Board of Peace sangat erat dengan upaya gencatan senjata Israel–Hamas di Gaza. Sejumlah pejabat Indonesia bahkan menyebutnya sebagai mekanisme pengawasan pemerintahan transisi Palestina.

Meski demikian, dalam piagam resminya, mandat lembaga ini diperluas dan tidak hanya terbatas pada Gaza.

Latar Belakang Pembentukan Board of Peace

Gagasan Board of Peace mulai muncul pada September 2025, saat Amerika Serikat terlibat intens dalam negosiasi gencatan senjata di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 2803 disebut memberikan dukungan politik atas pembentukan mekanisme baru untuk mengawal implementasi kesepakatan.

Charter resmi Board of Peace kemudian diteken di sela-sela World Economic Forum di Davos pada 22 Januari 2026. Momentum ini menandai kelahiran formal lembaga tersebut di panggung diplomasi global.

Awalnya, fokus diarahkan pada Gaza—mulai dari stabilisasi pascaperang, pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), hingga penempatan International Stabilization Force (ISF). Namun versi final piagamnya berbicara lebih luas: mencakup wilayah konflik lain di berbagai belahan dunia.

Mandat dan Ruang Lingkup: Apa yang Dikerjakan Board of Peace?

Dalam dokumen publik yang beredar, Board of Peace memiliki tiga mandat inti:

meningkatkan stabilitas keamanan,
mendukung pemerintahan yang sah dan efektif,
mendorong terciptanya perdamaian berkelanjutan.

Secara hukum, lembaga ini bukan organ resmi PBB. Tidak ada perjanjian multilateral jangka panjang seperti Piagam PBB yang mengikatnya. Meski begitu, sebagian negara menganggap Board of Peace sebagai forum diplomasi baru yang bisa melengkapi—bukan menggantikan—mekanisme internasional yang sudah ada.

Struktur Organisasi dan Tokoh di Dalamnya

Donald Trump sebagai Chairman

Board of Peace dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai chairman. Posisi ini disebut memiliki kewenangan besar dalam menentukan agenda strategis serta menunjuk jajaran pimpinan.

Struktur yang sangat terpusat ini menjadi salah satu sumber kritik utama, terutama dari negara-negara Eropa.

Dewan Eksekutif Pendiri

Di tingkat operasional, lembaga ini berada di atas Dewan Eksekutif Pendiri yang berisi tokoh-tokoh penting pemerintahan AS dan figur internasional, seperti:

Marco Rubio,
Jared Kushner,
Steve Witkoff,
Tony Blair,
Ajay Banga.

Dalam pidatonya di Davos, Kushner menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki “rencana cadangan” selain upaya bertahap menghentikan perang dan mentransformasi Gaza.

Trump sendiri sempat memancing perhatian publik ketika menyebut Gaza sebagai “sebidang properti yang indah”, menandakan pendekatan rekonstruksi yang tidak lepas dari latar belakangnya sebagai pebisnis properti.

Biaya Keanggotaan dan Skema Partisipasi Negara

Keanggotaan Board of Peace bersifat terbatas. Negara yang bergabung umumnya menjabat selama tiga tahun.

Untuk memperoleh kursi permanen, sebuah negara harus menyetor iuran sebesar US$1 miliar pada tahun pertama—sekitar Rp16,82 triliun dengan asumsi kurs Rp16.826 per dolar AS. Dana tersebut diklaim akan dipakai untuk membiayai rekonstruksi Gaza.

Skema inilah yang memicu tudingan “pay-to-play” karena dianggap membuka ruang politisasi dan potensi penyalahgunaan dana.

Negara yang Bergabung dan yang Menolak

Daftar Negara Pendukung

Sejumlah negara telah menyatakan ikut serta, antara lain:

Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, Hungaria, Maroko, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina, Paraguay, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Vietnam, hingga Indonesia.

Israel disebut turut bergabung meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak hadir langsung dalam seremoni. Armenia dan Azerbaijan juga ikut setelah perjanjian damai yang dimediasi AS.

Trump bahkan mengklaim Rusia akan bergabung, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Moskow.

Dalam seremoni penandatanganan di Davos, kurang dari 20 negara hadir secara langsung—kebanyakan dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan. Dari Eropa Barat, hanya Hungaria yang datang.

Negara yang Ragu atau Menolak

Sebaliknya, Inggris secara terbuka menolak. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper menyebut kekhawatiran soal keterlibatan Rusia dan implikasi hukum internasional.

Prancis dan Norwegia mempertanyakan hubungan Board of Peace dengan PBB. Italia menyoroti potensi masalah konstitusional, sementara Irlandia masih mempertimbangkan dengan hati-hati. China mengonfirmasi menerima undangan, namun belum menentukan sikap.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengaku sulit duduk dalam satu forum dengan Rusia.

Baca Juga: Komisi I DPR: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia Bukan untuk Ikut Bertempur

Baca Juga: JK Ingatkan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump: Warga Palestina Harus Dilibatkan

Mengapa Indonesia Bergabung?

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Davos dan menandatangani komitmen keikutsertaan Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mempercepat perdamaian di Gaza.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyebut Indonesia menyambut undangan untuk terlibat dalam forum tersebut sebagai bagian dari upaya diplomasi internasional.

Kontroversi Besar yang Mengiringi Board of Peace

Sejak diluncurkan, Board of Peace langsung dibayangi sejumlah kritik:

Legitimasi global yang dianggap belum kuat karena bukan badan PBB.
Kepemimpinan terpusat pada Trump tanpa batas waktu jabatan.
Biaya keanggotaan tinggi yang dinilai eksklusif.
Kekhawatiran akan melemahkan peran PBB dalam sistem keamanan internasional.

Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher menegaskan bahwa Board of Peace tidak akan menggantikan PBB. Namun banyak analis tetap melihat potensi tumpang tindih peran di lapangan.

Bagaimana Masa Depan Board of Peace?

Ke depan, nasib Board of Peace akan sangat ditentukan oleh dua hal: sejauh mana lembaga ini mampu menunjukkan hasil konkret di wilayah konflik, serta apakah ia bisa memperoleh pengakuan hukum internasional yang lebih luas.

Sebagian pengamat melihatnya sebagai eksperimen baru diplomasi global. Yang lain menilai Board of Peace masih lebih mirip klub politik berpengaruh ketimbang institusi multilateral sejati.

Penutup

Board of Peace hadir sebagai pemain baru dalam arena perdamaian dunia—membawa ambisi besar, dukungan sebagian negara, sekaligus kritik keras dari banyak pihak. Dengan struktur unik, biaya keanggotaan fantastis, dan fokus awal pada Gaza, lembaga ini akan terus menjadi bahan perdebatan global dalam waktu dekat.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan diplomasi internasional dan peran Indonesia di dalamnya, pantau terus update selanjutnya di AKURAT.CO.

FAQ

Apa itu Board of Peace?

Board of Peace adalah lembaga internasional yang dibentuk pada akhir 2025 hingga awal 2026 atas prakarsa Presiden AS Donald Trump untuk mendorong stabilitas dan perdamaian di wilayah konflik, terutama Gaza.

Apakah Board of Peace bagian dari PBB?

Tidak. Board of Peace bukan badan resmi PBB, meskipun Dewan Keamanan PBB menyatakan dukungan politik terhadap pembentukannya dalam konteks konflik Gaza.

Apa tujuan utama Board of Peace?

Tujuan utamanya meliputi pengawasan gencatan senjata, membantu pemerintahan transisi, mendukung rekonstruksi pascaperang, serta memfasilitasi misi stabilisasi internasional.

Siapa pemimpin Board of Peace?

Board of Peace dipimpin oleh Donald Trump sebagai chairman, dengan Dewan Eksekutif Pendiri yang berisi tokoh-tokoh internasional seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Tony Blair.

Mengapa Board of Peace menuai kontroversi?

Kontroversi muncul karena biaya keanggotaan yang sangat tinggi, struktur kepemimpinan yang terpusat, serta kekhawatiran bahwa lembaga ini dapat mengurangi peran PBB dalam urusan perdamaian global.

Berapa biaya keanggotaan Board of Peace?

Untuk mendapatkan kursi permanen, sebuah negara diwajibkan membayar iuran sebesar US$1 miliar pada tahun pertama, sementara keanggotaan biasa berlaku selama tiga tahun.

Negara mana saja yang sudah bergabung?

Beberapa negara yang dilaporkan bergabung antara lain Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Mesir, hingga Hungaria.

Mengapa Indonesia memutuskan bergabung?

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa keikutsertaan tersebut bertujuan mempercepat proses perdamaian di Gaza dan memperkuat diplomasi kemanusiaan.

Apakah Board of Peace akan menggantikan PBB?

Pejabat PBB menegaskan bahwa Board of Peace tidak akan menggantikan PBB, meski sebagian diplomat khawatir keberadaan forum ini bisa melemahkan sistem multilateral yang sudah ada.

Apa fokus awal Board of Peace?

Fokus awalnya adalah mengawal gencatan senjata Israel–Hamas, membantu pembentukan pemerintahan sementara di Gaza, serta mendukung proses rekonstruksi wilayah tersebut.