Rencana Gencatan Senjata Versi AS Picu Polemik: Ukraina Diminta Lepas Wilayah dan Kurangi Kekuatan Militer

AKURAT.CO Rencana gencatan senjata yang disusun Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Ukraina memunculkan kontroversi baru. Menurut laporan AFP dan Reuters, proposal tersebut dikabarkan mencakup permintaan agar Kyiv menyerahkan sebagian wilayah yang kini dikuasai Rusia serta melakukan pemangkasan besar terhadap kemampuan militernya.

Isi Rencana Perdamaian yang Bocor ke Publik

Sumber Reuters menyebut bahwa Washington mendorong Ukraina menerima poin-poin utama dari rancangan tersebut. Axios melaporkan bahwa rancangan itu mengharapkan Ukraina merelakan wilayah di bagian timur yang bukan lagi berada di bawah kontrol Kyiv. Sebagai gantinya, AS disebut akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina dan negara-negara Eropa untuk menghadapi ancaman Moskow di masa depan.

Gedung Putih menolak memberikan tanggapan terkait laporan ini.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, lewat akun X menyatakan bahwa Washington terus menyusun sejumlah opsi penyelesaian perang berdasarkan masukan dari kedua belah pihak. Rubio juga menekankan bahwa proses menuju perdamaian yang langgeng membutuhkan “pertukaran gagasan yang realistis serta kesediaan kedua pihak untuk memberikan konsesi.”

NBC News melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui dokumen berisi 28 poin tersebut. Namun seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak diajak berdiskusi dalam penyusunannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, melalui Telegram, tidak menanggapi isi dokumen secara langsung. Namun ia meminta AS menunjukkan kepemimpinan yang efektif untuk menghentikan perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Zelenskyy menilai bahwa hanya AS dan Presiden Trump yang “memiliki kekuatan cukup besar untuk benar-benar menghentikan perang ini.”

Kritik dari Ukraina: “Mirip Ajakan Menyerah”

Reaksi keras muncul dari politisi oposisi Ukraina, Oleksiy Goncharenko. Kepada DW, ia mengatakan bahwa laporan rencana perdamaian tersebut “terdengar seperti menyerah.”

Ia membantah anggapan bahwa AS dan Rusia sedang mencapai kesepakatan rahasia yang akan memaksa Kyiv melepas wilayah pendudukan dan memangkas kekuatan militernya hingga lebih dari setengah. Goncharenko menyebut kabar tersebut sebagai “disinformasi dari Moskow.”

Menurutnya, kekuatan utama Ukraina tetap terletak pada kemampuan militernya sendiri. Ia menilai Rusia memang menginginkan kelemahan Ukraina untuk memudahkan serangan berikutnya. Ia juga mengaku tidak percaya AS akan menekan Ukraina untuk mengalah karena hal itu tidak sesuai kepentingan kedua negara.

Meski demikian, Goncharenko tetap mengapresiasi upaya Trump mencari jalan damai, tetapi menegaskan bahwa solusi apa pun harus sejalan dengan kepentingan Ukraina. Ia mengatakan bahwa keputusan perdamaian tidak dapat dibuat pemerintah saja karena masyarakat Ukraina juga harus menyetujuinya.

Pernyataannya muncul saat Zelenskyy tengah menghadapi tekanan politik di dalam negeri, termasuk penyelidikan terhadap beberapa penasihat utamanya dan mundurnya dua menteri.

Eropa Minta Ikut Dilibatkan

Sementara itu, negara-negara Eropa menyerukan agar tidak dikesampingkan dalam proses perundingan. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menyatakan bahwa Eropa menyambut baik upaya menuju perdamaian, namun menuntut pelibatan penuh mengingat isu ini menyangkut keamanan kawasan.

“Kami mengapresiasi setiap inisiatif damai, tetapi Eropa harus dikonsultasikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ia berharap bukan korban — dalam hal ini Ukraina — yang dibatasi kemampuannya membela diri, melainkan pihak agresor.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga menegaskan hal serupa. Ia menyatakan bahwa rencana perdamaian apa pun hanya dapat berjalan jika Ukraina dan negara-negara Eropa berada dalam proses perumusannya. Ia menegaskan bahwa dalam konflik ini terdapat pihak agresor dan pihak korban, dan hingga kini tidak ada tanda bahwa Rusia bersedia memberikan konsesi.

Kallas kembali menekankan bahwa Eropa mendukung perdamaian yang adil dan berjangka panjang. “Upaya apa pun untuk mencapainya sangat kami apresiasi. Namun keberhasilan rencana apa pun membutuhkan keikutsertaan Ukraina dan negara-negara Eropa,” katanya.