Suriah Bergabung dengan Koalisi Internasional Pemberantas ISIS

AKURAT.CO Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi bahwa Suriah resmi bergabung dengan koalisi internasional untuk memerangi kelompok Negara Islam (ISIS). Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah.

Pengumuman tersebut disampaikan usai Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Gedung Putih, Selasa (11/11/2025) waktu setempat. Kunjungan itu menjadi pertemuan pertama seorang pemimpin Suriah dengan presiden Amerika dalam sejarah kedua negara.

Sharaa: “Era Baru Hubungan Suriah–AS”

Dalam wawancara dengan Fox News, Presiden Ahmed al-Sharaa menyebut pertemuan tersebut sebagai awal dari “era baru” hubungan antara Damaskus dan Washington.

“Kunjungan ini menandai babak baru kerja sama antara Suriah dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Presiden Trump sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap Sharaa, yang hingga awal tahun ini masih tercatat dalam daftar teroris internasional AS.

Dengan bergabungnya Suriah, kini terdapat 90 negara yang menjadi anggota koalisi global melawan ISIS, yang dibentuk untuk menghancurkan sisa-sisa kelompok ekstremis itu dan mencegah aliran militan asing ke Timur Tengah.

Sanksi Ekonomi Dilonggarkan

Seorang pejabat tinggi pemerintahan Trump mengatakan bahwa Departemen Keuangan, Luar Negeri, dan Perdagangan AS akan segera mengumumkan langkah baru untuk melonggarkan pembatasan ekonomi terhadap Suriah.

Kebijakan ini mencakup penangguhan sementara Undang-Undang Caesar selama 180 hari, yang sejak 2019 memberlakukan sanksi berat terhadap rezim Suriah sebelumnya.

Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor internasional yang ingin membantu proses rekonstruksi Suriah setelah 13 tahun perang saudara.

Trump menegaskan bahwa Washington ingin melihat Suriah menjadi negara yang stabil dan makmur.

“Kami ingin Suriah menjadi negara yang sukses, dan saya yakin pemimpin ini bisa mewujudkannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Hubungan Diplomatik Dibuka Kembali

Setelah lebih dari satu dekade terputus, AS akan mengizinkan Suriah membuka kembali kedutaannya di Washington.
Hubungan diplomatik kedua negara sebelumnya dibekukan sejak 2012.

Pertemuan di Gedung Putih ini merupakan pertemuan ketiga antara Trump dan Sharaa tahun ini, setelah sebelumnya keduanya bertemu di sela-sela KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) pada Mei dan saat Sidang Umum PBB di New York pada September.

Dari Jihadis ke Presiden

Kunjungan ini juga menandai perubahan besar dalam citra Ahmed al-Sharaa.

Sebelum menjabat sebagai presiden, ia pernah memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok bersenjata yang dulu dianggap bagian dari Al-Qaeda.

Hingga empat bulan lalu, nama Sharaa masih berada dalam daftar teroris global AS dengan bounty sebesar 10 juta dolar.

Namun, Departemen Keuangan AS menghapus namanya dari daftar tersebut pekan lalu, menyusul kebijakan baru untuk mendukung stabilisasi politik Suriah.

Sejak menjabat, Sharaa berupaya memperbaiki citra pemerintahannya dan membangun kembali Suriah dengan dukungan internasional.

Fokus pada Masa Depan Suriah

Dalam wawancara terpisah, Sharaa mengatakan bahwa pertemuannya dengan Trump tidak membahas masa lalunya, melainkan fokus pada rencana kerja sama ekonomi dan keamanan di masa depan.
“Kami berbicara tentang masa kini dan masa depan Suriah sebagai mitra geopolitik dan ekonomi bagi Washington,” ujarnya.

Meski pemerintahannya masih menghadapi tantangan, termasuk konflik internal dan pelanggaran hak asasi manusia, Sharaa berjanji akan menindak aparat keamanan yang terlibat kekerasan.

Trump sendiri menyebut Sharaa sebagai “pemimpin muda yang tangguh” dan “pejuang” yang mampu membawa Suriah ke jalur perdamaian.

Pengawasan dan Normalisasi

Pada Juni lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut sebagian sanksi terhadap Suriah, guna mendukung “jalan menuju stabilitas dan perdamaian”.

Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan AS akan memantau langkah-langkah Suriah, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penanganan kelompok militan di wilayahnya.