Aktivis Perdamaian Pantai Gading Gencarkan Program "Pernikahan Rekonsiliasi"

AKURAT.CO Menjelang pemilihan umum di Pantai Gading pada Sabtu mendatang, sekelompok aktivis perdamaian di kota Duekoue menggencarkan program unik untuk mencegah kekerasan politik — yakni “pernikahan rekonsiliasi” antara kelompok etnis yang pernah berseteru.

Program ini dijalankan oleh organisasi lokal Limpia, yang sejak beberapa tahun terakhir telah memfasilitasi puluhan pernikahan antara pria dan wanita dari kelompok berbeda. Mereka juga memberikan konseling dan dukungan kepada pasangan yang memutuskan menikah lintas etnis.

Direktur Limpia, Alexis Kango, mengatakan program ini bertujuan menciptakan hubungan antarkelompok yang lebih erat. “Pernikahan ini akan melahirkan cucu dan cicit yang akan berbagi warisan dan bahasa. Mereka akan dipaksa untuk hidup berdampingan,” ujarnya. Limpia bahkan berencana menggelar upacara pernikahan massal untuk 10 pasangan pada awal tahun depan di Duekoue.

Salah satu pasangan yang menikah melalui program tersebut adalah Matinez Pode, dari kelompok Guere, dan Elisabelle Kouadio Ahou, dari kelompok Baoule. Mereka menikah pada 2012, setahun setelah tragedi kekerasan di Duekoue yang menewaskan ratusan orang.

Kekerasan itu terjadi setelah mantan Presiden Laurent Gbagbo menolak mengakui kekalahan dari Alassane Ouattara dalam pemilu 2010. Menurut laporan Human Rights Watch, pasukan pro-Ouattara menargetkan warga dari kelompok Guere yang dianggap pendukung Gbagbo. Pemerintah Ouattara membantah tudingan keterlibatan dalam pembantaian tersebut.

Kedua keluarga awalnya menolak pernikahan Pode dan Kouadio. Bahkan, keluarga Kouadio sempat mempercayai rumor palsu bahwa kelompok Guere mempraktikkan kanibalisme. Namun, pasangan itu tetap melangsungkan pernikahan tradisional mereka. “Seiring waktu, keluarga kami akhirnya menerima bahwa kami bertekad untuk hidup bersama,” kata Pode.

Kango berharap kisah mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain. “Kami akan melakukan segala yang diperlukan sebelum dan sesudah pemilu agar kekerasan tidak terulang, dan agar pasangan-pasangan ini bisa hidup damai,” ujarnya kepada Reuters.

Kota Duekoue, yang berjarak sekitar 400 kilometer dari Abidjan, merupakan wilayah penghasil kakao utama di Pantai Gading. Daerah ini kerap menjadi titik konflik akibat sengketa lahan antara kelompok lokal Guere dan pendatang dari wilayah lain. Konflik tersebut mencapai puncaknya dalam kekerasan pasca pemilu 2010–2011.

Presiden Ouattara, yang kini mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat, berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, sejumlah kelompok HAM menilai pemerintahannya belum memberikan keadilan penuh bagi korban perang sipil, terutama setelah diberlakukannya amnesti pada 2018 yang mencakup banyak pelaku kekerasan.

Bagi warga seperti Souleymane Taha, seorang pria dari etnis Guere yang menikah dengan perempuan Dioula bernama Matoma Doumbia pada 2019, rekonsiliasi justru dimulai dari masyarakat. “Pernikahan campuran membawa kedamaian bagi komunitas,” ujarnya.