Pemerintah Ukraina Ajukan Larangan Gereja Ortodoks Pro-Moskow

AKURAT.CO Pemerintah Ukraina tengah mengajukan langkah hukum untuk melarang salah satu cabang Gereja Ortodoks yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan Moskow. Isu ini semakin memperlihatkan bagaimana agama dan politik saling terkait erat di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung.

Di Ukraina, terdapat dua cabang besar Gereja Ortodoks. Yang pertama adalah Gereja Ortodoks Ukraina (OCU), yang pada tahun 2019 telah diakui sebagai gereja independen oleh Patriark Bartolomeus dari Konstantinopel. Cabang kedua adalah Gereja Ortodoks Ukraina (UOC), yang selama berabad-abad memiliki hubungan erat dengan Moskow.

UOC sebenarnya sudah menyatakan kemerdekaan dari Moskow pada tahun 2022, sesaat setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran. Bahkan, UOC menegaskan kembali sikap tersebut pada 2025. Namun, menurut pemerintah Ukraina, deklarasi itu tidak disertai langkah administratif yang nyata, misalnya perubahan dokumen resmi dan tata kelola yang jelas untuk menunjukkan pemisahan penuh dari Gereja Ortodoks Rusia.

Latar Belakang Politik dan Hukum

Sejak 2023, parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang melarang organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan Rusia. Langkah ini muncul setelah Gereja Ortodoks Rusia secara terbuka mendukung invasi. Aturan tersebut kemudian dijadikan dasar investigasi terhadap UOC oleh badan pemerintah DESS, lembaga yang menangani etnopolitik dan kebebasan beragama.

Pada 27 Agustus 2025, pemerintah resmi mengajukan permintaan ke pengadilan untuk melarang kegiatan UOC. Proses hukum masih berjalan, tetapi jika pengadilan menyetujui larangan ini, UOC berhak mengajukan satu kali banding sebelum keputusan final diberlakukan.

Larangan ini tidak hanya menargetkan pusat pemerintahan gereja di Kyiv, tetapi juga bisa berdampak pada biara, keuskupan, dan paroki-paroki yang masih berafiliasi dengan UOC. Mengingat banyak situs bersejarah di Ukraina merupakan milik negara, larangan ini juga bisa berimbas pada hak penggunaan properti keagamaan.

Kontroversi dan Perdebatan

UOC menolak tuduhan bahwa mereka masih menjadi perpanjangan tangan Moskow. Mereka menyebut telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti berhenti menyebut nama Patriark Moskow Kirill dalam liturgi. Kirill sendiri dikenal sebagai pendukung setia invasi Rusia dan bahkan menyebut perang sebagai “perang suci” dalam sebuah konsili pada 2024.

Metropolitan Onufry, pemimpin UOC, menegaskan bahwa deklarasi pemisahan pada 2022 sudah cukup membuktikan kemandirian gereja. Namun, pemerintah Ukraina tetap menilai langkah itu tidak memadai. DESS bahkan menyebut UOC sebagai cabang dari “negara agresor,” menegaskan bahwa masalah ini bukan soal doktrin agama, melainkan soal loyalitas terhadap Rusia.

Pengacara UOC, Robert Amsterdam, menuduh pemerintah Ukraina bertindak bermotif politik. Ia menilai tuduhan pemerintah sengaja mengabaikan langkah-langkah pemisahan yang sudah dilakukan, termasuk pembentukan paroki di luar negeri untuk melayani pengungsi Ukraina—sebuah langkah yang menurutnya justru menjadi bukti kemandirian.

Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Internasional

Mayoritas masyarakat Ukraina, sekitar 70 persen, mengidentifikasi diri sebagai penganut Ortodoks. Namun, hanya sebagian kecil yang masih berafiliasi dengan UOC. Kebanyakan umat kini berpihak pada OCU, yang lebih diterima secara internasional.

Di tingkat global, langkah pemerintah Ukraina terhadap UOC menimbulkan reaksi beragam. Di Amerika Serikat, beberapa politisi menuduh Kyiv mengekang kebebasan beragama, terutama setelah pemerintahan baru Presiden Donald Trump menunjukkan sikap lebih skeptis terhadap bantuan untuk Ukraina. Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional pada 2024 juga menyampaikan kekhawatiran terkait undang-undang pelarangan tersebut, meskipun tetap menekankan bahwa Rusia merupakan ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di wilayah pendudukan Ukraina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui laporan pada 2024 bahkan memperingatkan bahwa hukum semacam ini bisa membuat seluruh komunitas keagamaan bertanggung jawab atas tindakan individu tertentu. Namun, laporan itu juga menyoroti pembatasan keras yang dilakukan Rusia terhadap kelompok agama di wilayah pendudukan, mulai dari Katolik hingga Muslim dan Saksi-Saksi Yehuwa.

Perselisihan yang Lebih Luas

Kontroversi mengenai posisi UOC juga ikut menyulut perdebatan mengenai bantuan internasional bagi Ukraina. Sebagian pihak di AS menjadikan isu kebebasan beragama sebagai alasan untuk menolak tambahan dukungan.

Sementara itu, perpecahan di dalam komunitas Ortodoks sendiri semakin jelas. Bahkan di Amerika Serikat, pertemuan seorang uskup agung Alaska dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus lalu memicu kontroversi dan memperlihatkan bagaimana perang ini telah melampaui batas negara, menjalar hingga ke ranah keagamaan global.