Komisi V DPR Dorong Percepatan Relokasi Huntap Pascabencana

AKURAT.CO Komisi V DPR RI mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana.

Percepatan ini dinilai krusial agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa penyediaan huntap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta optimalisasi aset negara untuk memastikan ketersediaan lahan siap bangun.

“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik yang bersumber dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN. Selanjutnya, pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui skema hunian tetap,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Selain pembangunan huntap, Andi menjelaskan bahwa bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia.

Di antaranya Program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.

Baca Juga: Perlindungan Perempuan–Anak di Lokasi Pengungsian Bencana Sumatera Jadi Prioritas

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah terdampak.

Salah satunya adalah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material bangunan.

“Perlu dipertimbangkan adanya diskresi untuk memanfaatkan kayu-kayu gelondongan tersebut sebagai bahan pembangunan rumah. Hal ini bisa menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun dana CSR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi menyoroti peran strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah ini penting mengingat musim penghujan masih berlangsung dan potensi bencana susulan cukup tinggi.

“Kami terus meminta BMKG memberikan early warning agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi risiko bencana susulan dengan lebih baik,” pungkasnya.