Kebakaran Gedung Terra Drone Bukti Lemahnya Pengawasan Bangunan Oleh Pemprov Jakarta

Citra Puspitaningrum | 11 Desember 2025, 18:02 WIB

AKURAT.CO Kebakaran yang menewaskan 22 orang di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, memicu kritik tajam Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ali Lubis.

Dia menilai tragedi itu menjadi peringatan keras sekaligus bukti nyata lemahnya pengawasan bangunan oleh Pemprov Jakarta, terutama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Ali menyebut terdapat dugaan kuat pelanggaran serius terhadap aturan bangunan gedung. Informasi dari petugas di lapangan menunjukkan bahwa gedung tersebut tidak memiliki jalur evakuasi dan hanya punya satu akses keluar masuk.

"Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Perda DKI Nomor 7 Tahun 2010," kata Ali di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, kebakaran Gedung Terra Drone bukan sekadar musibah tetapi bentuk nyata pelanggaran regulasi yang fatal.

"Kok bisa bangunan seperti ini beroperasi dan menjalankan usaha di Jakarta," katanya.

Ali menyebut jika bangunan tanpa jalur evakuasi tetap dapat beroperasi, berarti terjadi kelalaian fatal pada sisi pengawasan oleh pemerintah. Kondisi ini menuntut pertanggungjawaban serius dari pihak terkait.

"Insiden gedung terbakar mengingatkan bahwa sebelumnya kebakaran di Glodok Plaza menewaskan 12 orang, menunjukkan adanya pola bahaya yang berulang," ujarnya.

Ali mendorong Pemprov Jakarta mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Dia meminta audit total seluruh bangunan di Jakarta, terutama gedung bertingkat, ruko padat penghuni dan bangunan berfungsi ganda.

"Pemprov wajib melakukan pengawasan faktual," tandasnya.

Pemprov diminta menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana kepada pemilik dan pengelola gedung yang mengabaikan keselamatan pekerja.

Menurut Ali, penindakan tegas menjadi kunci untuk menghentikan praktik pelanggaran yang membahayakan nyawa warga Jakarta.