Warga Jaga Jakarta Deklarasi Dukung IPO PAM Jaya, Siap Lawan Hoaks dan Kawal Air Bersih
AKURAT.CO Komunitas Warga Jaga Jakarta (Komwaja) resmi dideklarasikan sebagai gerakan masyarakat sipil yang mengawal program Pemerintah Provinsi Jakarta, khususnya dalam mendukung transformasi PAM Jaya menuju Initial Public Offering (IPO).
Gerakan ini dimotori oleh sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat yang ingin memastikan bahwa percepatan layanan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta berjalan sesuai rencana tanpa gangguan provokasi dan hoaks.
Deklarator Komwaja, Joko Priyoski, yang akrab disapa Jojo, menyebut gerakan ini lahir dari kesadaran warga akan pentingnya air bersih sebagai hak dasar rakyat.
Baca Juga: APBD Dipangkas, Pemprov Jakarta Siapkan Jurus Hemat dan Kreatif
"Komwaja dideklarasikan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mendukung program berkelanjutan, khususnya percepatan cakupan 100 persen air bersih di Jakarta," ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Jojo, langkah IPO justru membuka jalan bagi PAM Jaya menjadi lebih transparan, efisien dan bebas korupsi.
"Rencana IPO bukan privatisasi. Itu justru memperluas pendanaan agar target air bersih cepat tercapai dan dinikmati seluruh warga tanpa terkecuali," katanya.
Baca Juga: APBD Jakarta Dipangkas Rp14 Triliun, Layanan Publik Dipastikan Tak Terganggu
Jojo mengingatkan, regulasi tentang air sudah jelas, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM hingga Pergub Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. Semua menegaskan bahwa air adalah hak dasar warga dan tanggung jawab negara.
Tokoh pemuda Jakarta, Anwar Sjani, menyatakan Komwaja akan bergerak fleksibel merangkul berbagai elemen masyarakat, tokoh lingkungan, pemuda, mahasiswa hingga media nasional.
"Gerakan ini tidak pragmatis. Kami ingin menyatu dengan masyarakat agar tak mudah terhasut isu-isu yang menyesatkan," ujarnya.
Anwar memuji sejumlah terobosan PAM Jaya, seperti Mobil Laboratorium untuk memeriksa mutu air serta Aplikasi Lapor PAM yang memudahkan warga dalam memantau konsumsi, membayar tagihan hingga mengajukan sambungan baru.
"Positioning Komwaja bukan hanya mendukung, tapi juga kritikal. Kami hadir sebagai kontrol masyarakat agar pelayanan publik makin inovatif dan berpihak pada rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Ramadhan Isa, tokoh Poros Muda Nahdlatul Ulama, menilai DPRD Jakarta harus memberi dukungan penuh terhadap rencana IPO PAM Jaya.
Baca Juga: Pramono Kaget Angka Stunting di Jakarta Masih Tinggi, Minta Kadinkes Gerak Cepat
"Menolak IPO sama saja menghambat hak dasar warga atas air bersih. Target 100 persen akses air bersih bisa terhambat," ujarnya.
"Pemprov Jakarta tetap pemegang saham mayoritas dan punya hak veto atas keputusan strategis. Regulasi tarif, cakupan layanan hingga kewajiban melayani warga miskin tetap tak bisa diubah hanya karena ada investor," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
