TKD Jakarta Dipangkas, Proyek Rusun hingga GOR Terancam Mangkrak Tahun Depan

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus menunda sejumlah proyek pembangunan fisik akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengungkapkan hal itu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Jakarta. 

"Pada prinsipnya, kita harus fokus pada core service dan high impact program, yakni pelayanan dasar dan program yang memberi manfaat besar," ujar Atika, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: APBD Jakarta Dipangkas Rp14 Triliun, Layanan Publik Dipastikan Tak Terganggu

Sejumlah proyek yang terancam tertunda pada tahun anggaran 2026,di antaranya pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta Gelanggang Remaja Jagakarsa.

Tak hanya itu, proyek lain seperti pembangunan gedung pemerintah daerah; rehabilitasi puskesmas yang semula direncanakan 12 lokasi, kini dikurangi menjadi 5; serta rehabilitasi sekolah, dari 22 menjadi hanya 5 lokasi dan 1 sekolah cagar budaya juga ikut terdampak.

"Pilihan terhadap kegiatan yang ditunda mengacu pada audit Inspektorat terhadap realisasi kegiatan 2024–2025. Hasil audit itu menjadi dasar pertimbangan dalam RAPBD 2026," jelasnya.

Kendati demikian, Pemprov Jakarta menegaskan tetap mempertahankan program-program prioritas dan unggulan Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Di antaranya, subsidi pangan untuk 19,8 juta paket, kenaikan dana operasional RT/RW dan kader dasawisma, serta program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707 ribu penerima dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 27 ribu mahasiswa.

Pemprov juga tetap melanjutkan pembangunan RSUD Cakung, subsidi transportasi publik, pengendalian banjir, optimalisasi pengelolaan sampah RDF Rorotan dan TPST Bantargebang, serta rehab gedung Pemda di empat lokasi yang telah masuk kategori multiyears project.

Baca Juga: Komisi II DPR Dorong Kepala Daerah Inovatif dan Efektif Kelola Anggaran, Tak Hanya Bergantung TKD

"Selain itu, pembangunan flyover Latumeten tetap jalan, begitu juga penyusunan dokumen griya kecamatan yang akan dikembangkan menjadi rumah susun," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta menargetkan APBD 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Namun, pemangkasan TKD dari Kementerian Keuangan yang turun 59,47 persen dari Rp27,5 triliun menjadi hanya Rp11 triliun, memaksa Pemprov memangkas proyeksi APBD menjadi Rp81,28 triliun.

Pemangkasan tersebut membuat Pemprov Jakarta harus berhitung ulang antara ambisi pembangunan dan kemampuan anggaran. Kini, Jakarta menatap tahun depan dengan langkah lebih hati-hati agar pembangunan tetap berjalan, meski tak lagi sekencang sebelumnya.