Alumni GMNI Desak Reforma Agraria di Jakarta: Kota Ini Makin Tidak Ramah bagi Rakyat Kecil

AKURAT.CO Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menyoroti kian sempitnya ruang hidup rakyat akibat ketimpangan penguasaan tanah yang makin parah.

Demikian disampaikan dalam FGD bertema "Reforma Agraria Perkotaan sebagai Ruang Hidup yang Berkeadaban" di Sekretariat DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2025).

GMNI menyerukan agar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengambil langkah konkret mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah dan ruang kota.

"Rakyat Jakarta semakin kehilangan haknya atas ruang hidup. Banyak pemukiman rakyat tergeser oleh proyek-proyek komersial. Reforma agraria perkotaan harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak," ujar Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya.

Dia menegaskan bahwa reforma agraria perkotaan tidak sebatas redistribusi tanah, melainkan juga menyangkut penataan ruang yang manusiawi dan berkeadaban.

"Ruang kota harus dikembalikan kepada rakyat. Prinsip keadilan sosial sebagaimana digariskan dalam Pancasila harus menjadi dasar kebijakan pembangunan Jakarta ke depan," kata Ario.

Senada, Sekretaris DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, menekankan tanah dan ruang kota merupakan hak konstitusional rakyat yang wajib dijamin negara.

"Hak rakyat atas tanah adalah hak asasi. Pemprov DKJ dan pemerintah pusat harus berani mengambil langkah berkeadilan untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah lama terjadi. Jangan biarkan kota ini hanya ramah bagi pemodal tapi keras bagi rakyat kecil," jelasnya.

FGD tersebut menjadi rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya bertema "Menyongsong 500 Tahun Jakarta dan Tantangan Membangun Peradaban Kota."

Ketua Panitia, Lukman Hakim, menjelaskan, akan ada empat seri FGD membahas agraria, tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi kota dan layanan jaminan sosial.

Sejumlah tokoh nasional bakal diundang, antara lain Anies Baswedan, Djarot Saiful Hidayat, Ganjar Pranowo, Bambang Wuryanto, Rocky Gerung dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebagai pembicara utama.

Dari kalangan legislatif, Anggota DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengungkapkan, Jakarta merupakan kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia setelah Yogyakarta.

"Kota ini tampak megah dan gemerlap tapi ketimpangan itu nyata," ujarnya.

Menurut Dwi Rio, akar persoalan Jakarta bukan hanya kemiskinan atau akses layanan dasar, melainkan ketimpangan penguasaan lahan.

"Ketika kita menyusuri kampung kota, masalah utama bukan hanya fasilitas, tapi tanah yang tak dikuasai rakyat," katanya.

Dia juga mengkritik maraknya proyekisme dalam pembangunan yang lebih berpihak pada investor.

"Banyak infrastruktur justru menghubungkan real estate ke real estate berikutnya," sindirnya.

Sebagai bentuk perjuangan konkret, Dwi Rio bersama sejumlah aktivis membentuk Front Pejuang Tanah untuk Rakyat yang telah mendampingi ratusan kasus sengketa tanah di Jakarta.

Sementara, Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menyebut ketimpangan ruang telah menciptakan jurang sosial antara si kaya dan si miskin.

"Orang kaya hidup di dunianya sendiri, sementara rakyat kecil terpinggirkan. Jakarta gagal menjadi ruang kohesi sosial," ujarnya.

Dia mendorong Pemprov Jakarta membentuk satgas reforma agraria perkotaan untuk menyelesaikan konflik lahan dan mempercepat pengakuan hukum bagi permukiman rakyat.

Pengamat tata ruang, Dedy Rachmadi, menambahkan, rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) turut memperparah keadaan.

"Banyak yang tak paham bahwa tanah punya fungsi sosial, bukan hanya komoditas ekonomi," katanya.

FGD tersebut juga dihadiri Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu; Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi dan Riano Oscha; serta jajaran pengurus DPD dan DPC GMNI seluruh Jakarta.

Dengan nada tegas, Ario menutup forum itu dengan seruan khas marhaenisme. Tanah dan ruang kota bukan milik segelintir orang. Jakarta harus kembali pada rakyatnya.