Pramono Pastikan Program Pemprov Jakarta Tetap Produktif Meski Anggaran Dipangkas

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyiapkan Jakarta Collaboration Fund, sebuah skema pembiayaan kreatif yang diharapkan mampu menjaga laju pembangunan Jakarta.

Strategi ini dilakukan setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Di mana, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta turun dari Rp 90 triliun menjadi Rp 79 triliun.

"Kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah," kata Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balaikota Jakarta, dikutip Rabu (8/10/2025).

Baca Juga: APBD Jakarta 2026 Dipangkas, Rekrutmen Damkar hingga Pasukan Oranye Terancam Menyusut

Selain melalui pembiayaan kreatif, Pemprov Jakarta juga mengincar dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di Bank Himbara. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, untuk memperkuat modal dan ekspansi bisnis.

"Juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkannya untuk BUMD-BUMD di Jakarta," tambahnya.

Meski Provinsi Jakarta tunduk pada kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian DBH, penurunan APBD menuntut daerah untuk lebih gesit dan kreatif. Dia memastikan, seluruh program daerah tengah di-refocus agar tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran.

"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil pemerintah pusat, terutama untuk pengaturan DBH," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, turut dibahas pula rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Pemprov Jakarta meminta dukungan Kementerian Keuangan, agar proyek tersebut segera direalisasikan.

"Kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, agar bisa disetujui dan segera kami bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerja sama dengan Kemenkeu," kata Pramono.

Baca Juga: Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambut hangat rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund. Dia menilai, inisiatif itu tak hanya bisa menggerakkan ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain.

"Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa dipakai tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di tempat lain. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," kata Purbaya.

Terkait pemanfaatan dana Rp200 triliun dari Bank Himbara, Menkeu menegaskan mekanismenya bersifat business to business (B2B). Namun, Purbaya membuka pintu bagi Jakarta untuk menjajaki langsung peluang tersebut.

"Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya," jelasnya.

Tak berhenti di situ, Purbaya bahkan melempar sinyal kuat dukungan fiskal dengan kemungkinan penyuntikan dana langsung ke Bank Jakarta untuk memperkuat kredit UMKM dan industri lokal.

"Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi, kalau Rp10 triliun, Rp20 triliun saja bisa kali ya," ungkapnya.

Purbaya juga menilai rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

"Tentang pembangunan gedung Bank Jakarta di lot satu SCBD, saya senang banget dengan itu. Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan," pungkasnya.