Gubernur Herman Deru: Meskipun TKD Dipangkas, Pembangunan Sumsel Tidak Boleh Stagnan

AKURAT.CO Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 39 persen tidak menyurutkan semangat Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, untuk menjaga laju pembangunan di Bumi Sriwijaya.

Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah di Griya Agung, Palembang, Senin (6/10/2025), Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera beradaptasi dengan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan.

Rakor yang mengangkat tema "Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia" ini dihadiri oleh para bupati dan wali kota Se-Sumsel, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru: ASN Harus Fokus Pada Program Prioritas dan Efisiensi Belanja

Forum tersebut menjadi ajang penting membahas strategi adaptif daerah menghadapi situasi fiskal nasional yang menantang.

Laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, alokasi TKD tahun 2026 untuk Sumsel mengalami penurunan hingga 39,38 persen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan terpangkas hingga 71,7 persen, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen. Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,6 persen.

Menanggapi hal ini, Herman Deru mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pemangkasan ini sebagai alasan terhentinya pembangunan. Ia menekankan perlunya sinergi, inovasi dan efisiensi agar program-program prioritas tetap berjalan.

Baca Juga: Gerak Cepat Gubernur Herman Deru, Surati PUPR untuk Perbaikan Jalan Nasional Palembang-Betung

"Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif," katanya.

Herman Deru menegaskan bahwa salah satu kunci utama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal.

Herman Deru menyebut dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak.

Baca Juga: Herman Deru Harapkan Masjid Jami Al-Bakkah Jadi Pusat Syiar Islam di Pedamaran Timur

"Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan," ujarnya.

Selain sektor pajak, Herman Deru juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi. Ia meminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tak hanya soal penerimaan, Herman Deru juga menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran. Ia meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Ajak Umat Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW di Peringatan Maulid

Sementara itu, Rahmadi Murwanto, dari DJPb Sumsel menegaskan bahwa meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi dan jalan langsung ke kementerian/lembaga di pusat melalui strategi jemput bola.

"Kita harus proaktif, menyiapkan data dan memperjuangkan kebutuhan daerah agar tetap mendapat dukungan pusat," ujarnya.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Sumsel untuk memperkuat koordinasi fiskal dan memastikan pembangunan tetap bergerak meski di tengah tekanan anggaran.

Baca Juga: Sumsel Menuju Akselerasi Digital, Gubernur Herman Deru Dorong Literasi Internet Murah