Pramono Geram Lahan Pemprov Jadi Parkir Ilegal Selama 21 Tahun: Harus Ada yang Tanggung Jawab

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, merasa geram atas temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta, bahwa lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta seluas 4.300 meter persegi di Ruko Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan dijadikan parkir ilegal. 

Berdasarkan hasil sidak Pansus DPRD Jakarta, lahan parkir ilegal itu ternyata dikuasai pihak tak bertanggung jawab dan telah dikuasi selama 21 tahun tanpa menyetor pajak. Pramono menegaskan akan menelusuri tuntas kasus ini.

"Tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapapun yang bertanggung jawab, pasti harus bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga: Pengelolaan Parkir Pasar Jaya Diduga Ngemplang Pajak, DPRD Jakarta Desak Audit Forensik

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menilai, praktik parkir ilegal tersebut sudah merugikan daerah dalam jumlah fantastis. Pansus DPRD bahkan memperkirakan potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar.

"Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar," ujar Ketua Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter.

Perhitungan kerugian itu mengacu pada omzet parkir sekitar Rp50 juta per hari atau Rp1,5 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah diperkirakan Rp150 juta per bulan.

Baca Juga: Parkir Liar Digulung DPRD Jakarta, Pramono Anung: Layak Ditindak

"Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak," kata Jupiter.

Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD Jakarta melakukan penyegelan di sejumlah titik parkir ilegal di Jakarta Selatan, termasuk di kawasan Bona Indah Plaza. 

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan adanya praktik penguasaan lahan milik Pemprov, yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu sejak lebih dari dua dekade lalu. Pramono memastikan, kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Ada pihak yang harus bertanggung jawab. Saya akan pastikan itu," ucap Pramono.