Cegah Bullying dan Korupsi, Pemprov Jabar Siapkan Beasiswa Dokter Spesialis

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memberantas praktik perundungan, nepotisme, dan korupsi di dunia pendidikan kedokteran.

Langkah ini sekaligus untuk melahirkan dokter spesialis yang profesional, berintegritas, dan humanis.

Menurut Dedi, masalah perundungan dan nepotisme sudah menjadi persoalan klasik, namun jarang dibicarakan secara terbuka.

“Di dunia kedokteran sekarang, bukan hanya soal pendidikan yang sulit, tapi juga biaya yang tinggi. Akhirnya hanya orang-orang dari keluarga kaya yang bisa melanjutkan ke spesialis. Padahal bangsa ini butuh dokter pengabdi, bukan hanya dokter dari kelas tertentu,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).

Untuk itu, Pemprov Jabar menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui APBD 2026 bagi dokter umum yang mengabdi di rumah sakit pemerintah.

Selain itu, akan dilakukan penjaringan calon dokter sejak SMA agar lahir generasi dokter yang beretika dan berjiwa kebangsaan.

“Ke depan, jangan ada lagi bully, jangan ada lagi pemerasan, jangan ada lagi sikap arogan senior kepada junior. Dunia kedokteran adalah dunia pengabdian, bukan dunia penindasan,” tegas Dedi.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan mengungkapkan banyaknya laporan terkait praktik perundungan, gratifikasi, hingga kekerasan seksual di dunia kedokteran.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Pastikan Gedung SMA Bingin Teluk Dibangun Tahun Depan

“Bullying bukan lagi zamannya. Kami menerima lebih dari 2.000 laporan, sebagian besar dari Bandung, bahkan di RS Hasan Sadikin. Jika dulu sebatas fisik, kini sudah menyangkut materi dan uang. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.

Rudi menegaskan praktik korupsi di sektor kesehatan berimbas langsung pada mutu layanan dan keselamatan pasien, sementara kasus kekerasan seksual mencoreng martabat profesi medis.

“Mari kita hentikan praktik ini bersama demi generasi tenaga kesehatan yang sehat, profesional, dan bermoral,” ajaknya.

Senada, anggota Komisi IX DPR RI dr. Cellica Nurrachadiana mengingatkan pentingnya sumpah dokter untuk dijalankan, bukan sekadar diucapkan.

“Sumpah dokter bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Jangan ada lagi perundungan, gratifikasi, atau kekerasan seksual di rumah sakit pendidikan,” tegasnya.

Cellica juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang memperluas pendidikan berbasis rumah sakit hingga ke daerah 3T dengan insentif khusus bagi dokter.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mendorong pemerataan layanan kesehatan yang lebih adil di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Persipura Jayapura Resmi Perkenalkan Skuad Championship 2025-2026