Kebijakan Dedi Mulyadi Larang Study Tour Bikin Masalah Baru, Lebih Baik Dikendalikan Ketimbang Dilarang Total

AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang kegiatan study tour bagi pelajar terus menuai kritik tajam masyarakat.

Larangan total terhadap kegiatan study tour pelajar sekolah peril dikaji ulang secara mendalam walau kebijakannya berdasarkan niat baik untuk melindungi peserta didik dan meringankan beban orang tua.

Salah satu yang memberikan catatan kritis adalah Ketua Umum Srikandi Persaudaraan 98, Elyzabeth Bulan.

Dalam pernyataan tertulis diterima redaksi, ia mengungkap tren penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal I tahun 2025, yaitu 4,98 persen.

Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,00 persen dan tahun 2022 sebesar 5,45 persen.

"Meski tetap dalam kategori stabil dan masih di atas rata-rata nasional, tren penurunan ini tidak bisa diabaikan, terutama jika ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi melemahkan pergerakan sektor ekonomi rakyat, salah satunya adalah pelarangan study tour,” kata Elyzabeth, Selasa (22/7/2025).

Menurut dia, kegiatan study tour selama ini menciptakan simbiosis mutualisme antara sekolah di dalam dan luar Jawa Barat. Banyak sekolah dari provinsi lain yang menjadikan Jawa Barat sebagai tujuan utama wisata edukasi.

Baca Juga: Piala AFF U-23: Waduh! Arkhan Fikri Cedera Tunggu Hasil MRI, Terancam Absen di Semifinal

Kehadiran rombongan pelajar memberikan dampak langsung terhadap pelaku bisnis wisata, hotel, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal yang menggantungkan pendapatan dari kunjungan wisatawan.

Ketika kebijakan pelarangan study tour diberlakukan, lanjut Elyzabeth, bukan hanya sekolah yang terkena dampaknya tapi juga ribuan tenaga kerja sektor informal yang kehilangan potensi penghasilan.

“Di berbagai destinasi wisata terdapat banyak pedagang kecil, sopir bus pariwisata, pemandu wisata, sampai petugas kebersihan yang bekerja harian. Jika tempat wisata sepi karena tidak ada kunjungan study tour, maka mereka terancam kehilangan mata pencaharian,” ucap Elyzabeth.

Dia mengingatkan bahwa banyak juga orang tua murid di Jawa Barat yang bekerja di sektor pariwisata sehingga mata pencarian mereka berpotensi terganggu oleh kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi melarang study tour.

"Satu masalah mungkin selesai, tapi masalah baru bisa muncul,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, mantan aktivis 1998 ini menyebut program study tour sebenarnya mengandung banyak manfaat positif bagi pelajar.

Selain membuka wawasan mereka tentang daerah-daerah lain di Indonesia, study tour juga melatih kemandirian siswa karena perjalanan biasanya dilakukan tanpa didampingi orang tua.

Menyambung catatan kritis itu, Elyzabeth menyarankan agar kebijakan pelarangan study tour tidak diberlakukan secara penuh.

Baca Juga: Dasco: Percepatan Pemindahan IKN Harus Sesuai Kemampuan Anggaran Negara

"Akan jauh lebih bijaksana jika pemerintah provinsi Jawa Barat menetapkan aturan pengendalian, bukan pelarangan total,” terangnya.

Misalnya, study tour hanya boleh diikuti oleh siswa kelas tertentu, seperti kelas 6 SD, 9 SMP, atau 12 SMA.

Kemudian, biaya maksimum dapat ditentukan agar tidak memberatkan. Selain itu, kegiatan difokuskan pada wisata edukatif, sejarah, dan kebudayaan.

"Dengan pendekatan ini, keamanan, keadilan sosial, dan perputaran ekonomi bisa berjalan berdampingan,” kata Elyzabeth.