Mendagri Dorong Bupati Cari Solusi Politik Berbiaya Tinggi dan Optimalkan PAD
AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk lebih aktif mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa, termasuk mahalnya biaya politik di daerah dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Dewan Pengurus APKASI masa bakti 2025–2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
"APKASI seharusnya tidak hanya jadi organisasi seremonial, tapi juga menjadi wadah penyampaian aspirasi konkret dari kabupaten kepada pemerintah pusat," ujar Tito.
Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah tingginya biaya politik di daerah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas, sebab aparat penegak hukum saat ini sangat memahami berbagai modus korupsi yang berkembang.
Tito juga mendorong optimalisasi PAD dengan memanfaatkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara lebih maksimal.
Ia menyebut telah mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri membentuk direktorat khusus yang menangani penguatan BUMD.
“BUMD kemarin sudah kita bahas di DPR. Saya usulkan agar ada dirjen khusus yang tangani ini,” katanya.
Baca Juga: Bupati Lahat Pimpin Apkasi, Gubernur Herman Deru: Ini Kebanggaan bagi Sumsel
Ia menilai, untuk meningkatkan PAD, kepala daerah perlu membuka ruang bagi tumbuhnya sektor swasta melalui penyederhanaan perizinan dan penciptaan iklim usaha yang sehat.
Menurutnya, ketika ekosistem bisnis hidup, maka pendapatan daerah dan nasional ikut meningkat.
Lebih lanjut, Tito mendorong pengurus APKASI untuk membentuk forum internal yang melibatkan instansi lintas sektor.
Forum tersebut dapat digunakan untuk menginventarisasi persoalan-persoalan daerah yang terhambat oleh kebijakan di tingkat provinsi atau pusat.
“Case seperti ini perlu diidentifikasi oleh APKASI agar bisa dicarikan solusi. Karena tidak menutup kemungkinan, justru aturan pusat atau provinsi yang menghambat ruang gerak kewenangan daerah,” jelasnya.
Ia pun menegaskan kesiapannya hadir dalam forum tersebut bersama para direktur jenderal Kemendagri guna membahas langsung solusi bersama antara kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Saya siap hadir, siap membantu. Kita cari solusi yang win-win untuk pemerintah kabupaten dan provinsi,” tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
