Mendes Dorong Dana Desa Fokus ke Ketahanan Pangan, Suplai Bahan Program MBG

AKURAT.CO Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mendorong desa-desa untuk menggencarkan program Ketahanan Pangan melalui pemanfaatan Dana Desa.

Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa.

“Ketahanan pangan dan iklim saling berkaitan, dan ini juga penting untuk membangun rantai pasok pangan yang berkelanjutan,” ujar Yandri dalam acara Sharing Knowledge bersama kepala daerah dan perangkat desa, Rabu (11/6/2025).

Yandri menegaskan, minimal 20 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan.

Kebijakan ini juga mendukung program nasional Swasembada Pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Penggunaan dana bisa disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Kalau unggul di padi, fokuslah ke padi. Kalau punya potensi jagung, cabai, atau ayam petelur, arahkan ke sana,” jelasnya.

Yandri menambahkan, inisiatif ini juga sejalan dengan kebutuhan suplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis )MBG) yang ditargetkan menjangkau hingga 83 juta penerima manfaat.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Bakal Gratiskan Layanan Mikrotrans JakLingko ke Bodetabek

“Jangan sampai desa hanya jadi penonton. Masa untuk program makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, cabainya juga dari luar? Padahal potensi desa sangat besar,” tegasnya.

Selain mengoptimalkan potensi lokal, pemerintah juga tengah menyiapkan panduan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) agar keduanya bisa saling melengkapi dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan desa.

“BUMDes dan Kopdes punya jalur dan jenis usaha yang berbeda, jadi tidak perlu saling mematikan. Presiden Prabowo juga sudah mengingatkan agar mereka bisa bersinergi,” tambah Yandri.

Ia mencontohkan sejumlah BUMDes yang telah sukses menembus pasar ekspor, seperti Desa Kertasana yang mengekspor ikan maskoki ke Kanada, Inggris, dan Afrika, serta BUMDes di Banyumas yang mengekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Sementara Kopdes difokuskan pada sektor seperti LPG, sembako, dan simpan pinjam.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Mulyadin Malik, melaporkan bahwa kegiatan Sharing Knowledge ini diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda, serta Kepala Desa dari sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Banten.

Baca Juga: Sah Milik Sumut: Kronologi Lengkap Sengketa Empat Pulau di Perairan Aceh