Menkes: Dokter Umum Akan Dilatih Tangani Operasi Caesar di Daerah Terpencil

AKURAT.CO Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan pelatihan khusus kepada dokter umum di daerah terpencil agar mampu menangani tindakan medis darurat, termasuk operasi caesar.

Langkah ini diambil untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah yang kekurangan dokter spesialis.

“Saya ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk membangun 66 rumah sakit di daerah terpencil seperti Nias, Taliabu, Anambas, Kolaka, Konawe Utara, Pedalaman Sumba dan Flores. Di sana banyak ibu yang meninggal karena tidak bisa ditangani dengan cepat,” kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi menuturkan pengalamannya saat mengunjungi daerah-daerah yang tidak memiliki dokter kandungan.

Di beberapa tempat, ibu hamil masih harus digotong naik perahu untuk mencari pertolongan medis.

“Saya lihat langsung videonya, mereka harus digotong naik perahu. Sayangnya, tidak sedikit yang akhirnya meninggal di perjalanan,” ungkapnya.

Namun, para dokter umum di wilayah tersebut selama ini tidak berani melakukan tindakan medis darurat karena terbentur aturan hukum.

Baca Juga: Disambut Hangat Sultan Brunei, Prabowo: Rasanya Ingin Lebih Lama di Sini

Padahal, menurut Budi, organisasi kesehatan dunia WHO telah lama mengakui konsep task shifting—yaitu pelimpahan sebagian tugas medis ke tenaga non-spesialis dalam situasi darurat.

“WHO membolehkan dokter umum menjalankan prosedur penyelamatan jiwa di daerah tanpa spesialis. Tapi sekarang mereka tak bisa melakukannya karena terbentur aturan hukum,” jelas Budi.

Kementerian Kesehatan kini tengah menyiapkan regulasi agar dokter umum bisa diberi pelatihan terbatas dan legalitas untuk melakukan tindakan medis darurat di daerah tanpa spesialis.

“Ini bukan soal membolehkan sembarang orang menangani pasien. Dokter umum akan dilatih secara formal, dan hanya untuk tindakan darurat yang menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Budi menekankan bahwa kebijakan ini harus segera dijalankan karena menyangkut nyawa masyarakat.

"Regulasinya sedang kami siapkan tahun ini. Ini soal nyawa, jadi tidak boleh menunggu terlalu lama,” ujarnya.

Ia juga mencatat bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota di Indonesia masih belum memiliki dokter spesialis, sehingga pelatihan darurat bagi dokter umum merupakan solusi yang realistis dan mendesak.

“Dari 514 kabupaten/kota, sekitar 300 belum punya dokter spesialis. Maka, ini tentang menyelamatkan hidup di situasi kritis,” pungkasnya.

Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Tiba di Jakarta, Siap Bahas Kemitraan Strategis dengan Presiden Prabowo