Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan Pascabencana di Sumatera

AKURAT.CO Komisi IX DPR RI meminta pemerintah segera memperkuat respons kesehatan menyusul banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengingatkan, fase pascabanjir rawan memicu lonjakan penyakit menular yang dapat menambah korban jiwa.

“Waspadai penyakit pascabanjir. Pemerintah harus turun tangan memantau penyakit dampak banjir seperti ISPA, demam berdarah, dan diare,” ujar Yahya, Jumat (28/11/2025).

Ia menegaskan, penanganan kesehatan tidak boleh menunggu laporan memburuknya kondisi di lapangan.

Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyebaran penyakit, baik di wilayah pengungsian maupun permukiman terdampak.

“Pemerintah harus menurunkan tim untuk mengecek kesehatan masyarakat yang terkena banjir di Aceh dan Sumatera Utara,” ucapnya.

Yahya menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar penanganan kesehatan berjalan cepat dan terpadu.

“Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kemenkes, dan dinas kesehatan untuk memastikan warga terbebas dari penyakit pascabanjir dan tidak muncul korban tambahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan tengah memperkuat respons kesehatan akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga: Persija vs PSIM: Jean Paul Van Gastel Terima Kekalahan, Sebut Persija Layak Menang

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memastikan seluruh logistik prioritas telah dikirimkan dan siap ditambah sesuai kebutuhan.

“Logistik yang disediakan mencakup obat-obatan, pangan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta oxygen concentrator. Semua sudah kami kirimkan,” kata Kunta.

Ia menambahkan, Kemenkes terus melakukan pemantauan dan siap memperkuat dukungan melalui pengiriman tambahan logistik kesehatan.

Selain itu, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, maupun layanan mobile.