DPR Soroti Kekerasan di Papua, Puan: Warga Sipil Harus Aman

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan terbaru di Papua yang menimpa para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo.

Ia menegaskan, aparat keamanan harus menjamin keselamatan seluruh warga sipil, khususnya mereka yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah rawan konflik seperti Papua.

"Aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga, termasuk para pekerja yang mencari nafkah di Papua," ujar Puan, Sabtu (12/4/2025).

Puan menyebut, tragedi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo kembali membuka luka lama yang belum sembuh. Kekerasan yang terus berulang ini, menurutnya, tidak bisa lagi dinormalisasi.

“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kekerasan bersenjata menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Akhiri kekerasan di Papua,” tegasnya.

Data sepanjang tahun 2024 menunjukkan sedikitnya 28 warga sipil dan 18 personel TNI-Polri menjadi korban tewas akibat serangan KKB di berbagai wilayah Papua.

Baca Juga: Eko Patrio Usulkan Titiek Puspa Dimakamkan di TMP Kalibata, Sebagai Penghormatan Tertinggi dari Negara

Puan mengingatkan bahwa di balik angka tersebut, ada nyawa warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara.

“Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah salah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” tambahnya.

Lebih jauh, Puan menekankan bahwa persoalan Papua tidak hanya sebatas isu separatisme, tetapi juga menyangkut ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan.

Ia menilai pendekatan militeristik sejauh ini belum mampu menyentuh akar permasalahan.

“Langkah baru harus dilakukan. Utamakan dialog, wujudkan kesejahteraan, dan hadirkan negara secara adil dan manusiawi,” ungkap Puan.

Ia juga mendorong aparat untuk mengusut tuntas kasus Yahukimo, sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil.

Menurutnya, penyelesaian konflik Papua perlu melibatkan tokoh agama, adat, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil sebagai jembatan damai yang kredibel.

“Tokoh lokal bisa membantu membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan memperkuat proses perdamaian,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPR, Puan menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.

Ia menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mengawal kebijakan negara agar benar-benar berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakatnya.

“DPR akan terus mengawal kebijakan demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini adalah bagian dari tugas konstitusional kami,” pungkasnya.

Penyerangan oleh KKB terjadi pada 6–7 April 2025 di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Sebanyak 11 warga tewas dan 2 lainnya disandera oleh kelompok yang diduga merupakan bagian dari Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

Baca Juga: Balon Raksasa Don Film Jumbo Hadir di Aloha PIK

Polisi telah mengerahkan tim khusus untuk memburu para pelaku.

Sementara itu, sebanyak 35 penambang berhasil menyelamatkan diri dan kini berada di bawah pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat.

Delapan orang lainnya dilaporkan masih terpisah dan belum diketahui keberadaannya.

Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah. Hingga kini, tercatat 125 korban selamat telah dievakuasi ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan.