Akurat

Pramono Minta Dukungan DPRD DKI Bereskan Masalah Jakarta dalam 100 Hari

Citra Puspitaningrum | 20 Februari 2025, 21:02 WIB
Pramono Minta Dukungan DPRD DKI Bereskan Masalah Jakarta dalam 100 Hari

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta dukungan kepada 106 anggota DPRD Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Kota. Mulai dari penataan permukiman, masalah air, banjir, polusi hingga kemacetan yang masih menjadi tantangan Jakarta menuju kota global.

Menurutnya, pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah tadi harus dilakukan bersama. Sebab, tanpa ada kebersamaan antar pemangku kebijakan tantangan perkotaan yang dihadapi tidak akan tuntas.

"Dalam rangka membangun Jakarta yang belum terselesaikan, mari kita selesaikan agenda terpenting untuk menyelesaikan tantangan perkotaan dan perbaikan fundamental," kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga: Pramono Anung Usulkan RDF Plant Rorotan Diresmikan Prabowo

"Saya mengharapkan dukungan dari pada Bapak Ibu sekalian untuk kita kerjakan dalam 100 hari jabatan," sambungnya.

Mantan Menteri Sekertariat Negara (Mensesneg) era Presiden Jokowi itu mengungkapkan, telah merumuskan 40 program utama. Program utama ini juga melibatkan stakeholder terkait baik dari ranah legislatif dibantu oleh tim transisi yang diketuai Wakil DPRD DKI Ima Mahdiah.

"Ada 40 program utama yang telah disinergikan oleh tim transisi yang saya bentuk bersama pemerintah Jakarta," jelasnya.

Dari 40 program utama yang telah dirumuskan, di antaranya tentunya hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, ijazah-ijazah yang tertahan akan diputihkan.

Selain program terkait pendidikan, program yang akan segera dikerjakan adalah penataan taman. Dia menyatakan, lima taman utama di Jakarta akan dibuka 24 jam sejak 100 hari pertama menjabat.

"Berikutnya adalah perluasan akses transportasi umum serta peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta," pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.