Akurat

Ekonomi Masih Sulit, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta

Citra Puspitaningrum | 21 Desember 2024, 23:00 WIB
Ekonomi Masih Sulit, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebab, masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta justru akan memperburuk beban ekonomi masyarakat. Terutama, mereka yang sangat bergantung pada layanan transportasi ini.

Baca Juga: Telkomsel dan Transjakarta Resmikan Hak Penamaan Halte Widya Chandra Telkomsel

"TransJakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Subsidi untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," ujarnya.

Jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, hal tersebut seharusnya dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan. "Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," ujarnya.

Dia menegaskan, tujuan utama keberadaan TransJakarta yaitu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, ada risiko masyarakat akan kembali beralih ke kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

"Oleh karena itu, saya mendesak Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif ini. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan," tegasnya.

"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.