Implementasi Program Pentahelix, BNPT Kembangkan KTN di Sukamakmur

AKURAT.CO Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dalam mengembangkan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) bagi mitra deradikalisasi maupun penyintas terus berlanjut.

Program ini penting karena memberikan peluang usaha bagi mitra deradikalisasi dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan KTN.

Kali ini BNPT akan mengembangkan program KTN di calon lokasi lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk KTN BNPT di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Dengan implementasi konsep pentahelix, KTN ini dikembangkan dengan menggandeng berbagai pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Direktorat Topografi Angkatan Darat (Ditopad) dan juga Koperasi Madang Harmoni Sejahtera (MHS).

"Ini yang disebut kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak, yang oleh BNPT dinamakan pentahelix. Tujuannya adalah kita ingin memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk bersama sama mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun kesejahteraan kita semua. Utamanya untuk kawan-kawan mitra deradikalisasi yang pernah tersesat mengikuti paham kekerasan dan saat ini sudah kembali ke NKRI," jelas Kepala BNPT, Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel, saat melakukan peninjauan di lokasi pada Kamis (1/8/2024).

Dikatakan Kepala BNPT, seluruh pihak yang hadir kumpul bersama sebenarnya tidak hanya untuk kegiatan ekonomi semata.

Tetapi lebih dari pada itu yaitu membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan sebagai anak bangsa.

"Tidak ada yang lebih dan berbeda. Jadi kita sama-sama di sini. Oleh karena itu, ini adalah tugas pemerintah yang dibebankan kepada BNPT untuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan reedukasi yang disebut dengan program deradikalisasi. Itu menjadi tugas pemerintah melalui BNPT yang tentunya juga memiliki keterbatasan," jelas alumni Akpol tahun 1988 ini.

Maka dari itu, menurutnya, pemerintah harus menggunakan semua komponen kekuatan yang dimiliki, baik itu instansi seperti Kementerian LHK, Bumn seperti Perum Perhutani, masyarakat dan termasuk juga pihak swasta, dalam hal ini para pengusaha.

hadir juga dalam acara tersebut perwakilan Topografi TNI-AD, yang menurut Kepala BNPT mewakili bidang akademisi yang menguasai mengenai bagaimana proses melihat lahan.

"Karena topografi ini bukan hanya membuat gambar lahan, batas atau patok, tetapi juga dapat mempelajari tumbuh tumbuhan apa yang cocok di sini. Lalu yang kedua dari Topografi Angkatan Darat ini juga dapat mempelajari tentang etnografi, yakni dapat mempelajari tentang budaya apa yang ada di wilayah ini, sehingga Topografi Angkatan Darat ini bisa mewakili bidang akademisi," ujar mantan Kalemdiklat Polri itu.

Kepala BNPT berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam program KTN tersebut segera dibuatkan bentuk time line-nya, untuk selanjutnya dibuat legal standing sesuai dengan tahap perencanaan.

"Tahap pertama kita selesaikan legal standing-nya supaya semua bisa bekerja dengan tenang. Seperti yang sudah disampaikan Kapolsek Sumbersari, maka legal standing harus diselesaikan. Karena di wilayah sini sering terjadi tumpang tindih dalam hal penggarapan lahan dan mengaku-ngaku tanah miliknya atau milik kakek buyutnya yang sudah lama dia garap dan kelola. Padahal kalau ditanya kepemilikan sertifikat tanahnya, tidak punya. Karena tanah ini milik negara di bawah pengawasan Kementerian LHK," paparnya.

Kepala BNPT mengaku merasa beruntung karena di kawasan seluas 82,6 hektare lebih yang akan dijadikan KTN ini tidak ada perencanaan lain dari yang direncanakan oleh Kementerian LHK.

Selain yang akan dilewati menjadi rencana jalan alternatif Puncak 2 ini.

"Karena di sini merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan belum ada yang mengajukan selain BNPT. Hanya BNPT yang mengajukan. Setelah itu adalah keterlibatan mitra deradikalisasi dan juga masyarakat. Yang mana selain pertumbuhan ekonomi, wisatanya juga akan tumbuh. Semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana," ucap Kepala BNPT, melalui keterangan resmi yang diterima, Jumat (2/8/2024).

Senada dengan Kepala BNPT, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa KHDKT bertujuan untuk edukasi, ekonomi dan pariwisata bagi mitra deradikalisasi, keluarganya dan juga penyintas.

"Saat ini sedang proses perencanaan. Jadi, kita masih kolaborasi dengan LHK untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, surat menyurat yang permohonannya sudah dikirim oleh Kepala BNPT. Tinggal nanti menunggu persetujuan oleh Ibu Menteri LHK," ujarnya.

Alumni Akmil tahun 1990 ini mengaku tidak ada kendala berarti dalam perencanaan pembangunan KTN, karena pihaknya sudah menggunakan pendekatan pentahelix dengan merangkul berbagai elemen dalam membangun program ini.

"Perencanaan sejauh ini alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala. Kita sudah menggunakan pendekatan pentahelix. Seluruh komponen yang kita gunakan untuk program deradikalsiasi ini sudah kita siapkan, yaitu yang pertama dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian dari akademisi juga sudah ada, lalu dari penyandang dana atau penguasahanya juga sudah ada dan publikasinya juga sekarang ini dalam rangka publikasi," Roedy menerangkan.

Dia berharap dengan adanya KHDTK ini untuk tujuan ekonomi, edukasi dan wisata bisa berjalan dengan baik.

Untuk edukasi bisa menyentuh dari sisi keagamaan atau wawasan beragama. Kemudian juga termasuk untuk nasionalisme dan juga kewirausahaan.

"Ekonominya juga berjalan. Di mana masyarakat dan mitra deradikalisasi bisa sejahtera lahir dan batin. Dan yang terakhir untuk tourism, seperti yang dipaparkan dari proses perencanaan dari Koperasi Madang Harmoni Sejahtera (yang nantinya mengelola kawasan ini) sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik untuk tourism seperti untuk kemping dan sebagainya," pungkas Roedy.

Dalam peninjauan tersebut Kepala BNPT didampingi Direktur Deradikalisasi, Brigjen R. Ahmad Nurwakhid; Kabiro Umum, Marsma TNI Fanfan Infansyah; Inspektur BNPT, Catur Imam Pratigyo; Koordinator Pengembang KTN yang juga Kepala Satgas Sinergisitas BNPT, Laksma TNI (Purn) Joko Sulistyanto; Kasubdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kolonel Inf. Kurniawan; dan Kasubdit Bina Masyarakat, Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.

Dari pihak eksternal hadir perwakilan Kementerian LHK, Perum Perhutani, pengurus Koperasi Madang Harmoni Sejahtera, Direktorat Topogarafi TNI AD, pihak Kecamatan Sukamakmur, Danramil Sukamakmur, Kapolsek Sukamakmur serta para mitra deradikalisasi.