418 UMKM Aceh dan Sumut Masuk Program Pembiayaan Pascabencana

AKURAT.CO Pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah bencana di Sumatera tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk kembali berproduksi.

Akses pasar, kelancaran rantai pasok, dan pembiayaan juga menjadi persoalan yang perlu ditangani agar kegiatan usaha dapat berlanjut.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat.

Dampaknya mencakup kerusakan sarana produksi, kehilangan aset produktif, terganggunya rantai pasok, hingga terbatasnya akses pasar dan pembiayaan.

Baca Juga: Kredit UMKM BCA Tumbuh 15,4 Persen, Bunga Mulai 5,81 Persen Jadi Daya Tarik

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah menjalankan program pemulihan bagi 1.079 wirausaha terdampak di Aceh dan Sumatera Utara. Dimana program tersebut nantinya akan membagi pendampingan ke dalam tiga bidang, yakni peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan kemudahan pembiayaan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan ketiga bidang tersebut perlu ditangani secara terpadu agar wirausaha tidak hanya kembali memproduksi barang, tetapi juga mampu menjual produk dan memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.

“Ketiga intervensi ini saling berkaitan. Kami ingin memastikan wirausaha tidak hanya mampu kembali berproduksi, tetapi juga memiliki produk yang berdaya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Riza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dari keseluruhan peserta, sebanyak 418 wirausaha mengikuti program kemudahan pembiayaan. Jumlah tersebut terdiri atas 238 peserta di Sumatera Utara dan 180 peserta di Aceh.

Sementara itu, 303 wirausaha mengikuti pendampingan perluasan akses pasar, dengan rincian 169 peserta di Sumatera Utara dan 134 peserta di Aceh. Adapun 358 peserta mengikuti peningkatan kapasitas produksi, terdiri atas 200 orang di Sumatera Utara dan 158 orang di Aceh.

Dalam program pembiayaan, peserta mendapatkan materi mengenai literasi keuangan, kesiapan administrasi, pengelolaan arus kas, dan cara mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.

Baca Juga: Omzet UMKM di Jaringan SRC Tembus Rp12,9 Triliun pada 2026

Kementerian UMKM melibatkan sejumlah lembaga keuangan, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh, Bank Sumut, dan Bank Mandiri.