Kebijakan Non Kuota Prabowo Dinilai Beri Ruang Adil bagi UMKM dan Usaha Lokal

Herry Supriyatna | 14 April 2025, 17:42 WIB

AKURAT.CO Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan sistem non kuota dalam impor produk tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, dinilai sebagai langkah strategis.

Kebijakan tersebut untuk membuka ruang keadilan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan pengusaha lokal dalam meningkatkan kapasitas usahanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam menata ekonomi kerakyatan dari fondasi dasar.

Untuk itu, ia mendorong para menteri terkait agar bisa bergerak cepat dan cermat dalam menjabarkan kebijakan tersebut.

“Kebijakan non kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan bagi usaha kecil** dalam mewujudkan cita-cita nasional. Kebijakan ini harus disambut dengan baik oleh semua pihak,” ujar Riyono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam merampingkan birokrasi serta menciptakan kemudahan berusaha, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, Riyono mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat dari para pembantu presiden dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Kecepatan dan ketepatan dalam menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting, terutama agar tidak merugikan petani, nelayan, dan produk lokal yang sudah eksis tanpa terganggu oleh masuknya barang impor,” tegasnya.

Riyono juga menekankan, sistem non kuota ini dapat menjadi instrumen efektif untuk memberantas praktik rente impor dan kartel perdagangan, yang selama ini merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Jangan sampai menteri tidak siap menerjemahkan keputusan Presiden. Kebijakan yang bagus tapi tidak diimplementasikan dengan baik hanya akan menimbulkan kerugian—bukan hanya bagi rakyat, tetapi juga bagi Presiden sendiri,” pungkasnya.