Menko Zulhas Desak BPOM Percepat Sertifikasi UMKM Pangan

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, mengusulkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengimplementasikan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam proses sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi 4,5 juta UMKM bidang pangan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran sertifikasi kepada seluruh pelaku usaha yang membutuhkan.

Saat ini, sekitar 4,5 juta UMKM telah mengajukan permohonan sertifikasi PIRT, namun baru sekitar 400 ribu usaha yang mendapatkan sertifikat.

Zulhas menilai bahwa metode konvensional yang dilakukan secara individual dirasa kurang efektif mengingat keterbatasan modal dan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di berbagai wilayah.

Dalam sebuah rapat terbatas yang membahas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama BPOM dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Zulhas menyampaikan bahwa pendekatan berbasis asosiasi akan mempermudah proses sertifikasi.

"Dulu saya pernah menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, di mana satu sertifikasi diberikan kepada satu asosiasi sehingga bisa langsung berlaku bagi seluruh anggotanya. Hal ini bisa mempercepat proses," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Usulan ini sangat relevan mengingat UMKM di daerah-daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi, dan Maluku sering menghadapi kendala logistik dan biaya tinggi jika harus mengurus sertifikasi secara individu di pusat.

Dengan menggunakan pendekatan asosiasi, biaya dan waktu tempuh akan lebih efisien, sehingga para pelaku UMKM bisa lebih cepat mendapatkan sertifikasi yang diperlukan.

Selain itu, Zulhas menekankan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan semangat gotong royong dan nilai kekeluargaan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan dalam pengembangan ekonomi nasional.

Pemerintah berharap, dengan percepatan sertifikasi ini, kualitas dan keamanan produk pangan yang dihasilkan UMKM dapat terjamin. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan industri pangan domestik yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, Zulhas juga mengapresiasi upaya BPOM dalam mempercepat sertifikasi untuk industri garam nasional. Dalam konteks kebijakan Perpres 126 yang melarang impor, percepatan izin produksi garam domestik menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum cukup.

Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi pelaku industri pangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi, sehingga pasokan produk pangan dalam negeri selalu mencukupi, terutama menjelang periode puncak permintaan seperti Ramadan dan Idulfitri.

Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, penerapan pendekatan asosiasi diharapkan bisa meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses sertifikasi PIRT, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk pangan dan daya saing industri di kancah nasional. Pemerintah dan BPOM pun diharapkan untuk segera menindaklanjuti usulan ini guna mewujudkan target sertifikasi secara menyeluruh bagi seluruh pelaku usaha di sektor pangan.