AKURAT.CO Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan keyakinannya mengenai potensi dan solusi untuk mendorong UMKM dalam menghadapi persaingan dengan produk impor.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, sebagai langkah untuk memberikan fokus yang lebih dalam pada masing-masing sektor.
"Kebijakan Presiden itu memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Harapan beliau adalah koperasi fokus dengan koperasi, UMKM fokus dengan bagaimana pengembangan UMKM,” jelas Maman, diikutip Minggu (3/11/2024)
Dengan lebih dari 60 juta pelaku usaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, Maman menyebut keberadaan mereka tidak bisa dianggap remeh.
Priorotas dari program kerjanya saat ini adalah bagaimana mendorong keberadaan pelaku usaha ini bisa terus tumbuh.
"Bagaimana keberadaan Kementerian UMKM bisa ikut membantu memarketingkan hasil produk buatan mereka, terus injeksi permodalan mereka bisa tumbuh. Itu nanti ke depan kita akan dorong ke sana," jelasnya.
Salah satu prioritas utama dalam 100 hari pertama kerja kementeriannya, Maman menyebut adalah pentingnya untuk memastikan transisi pemisahan antara koperasi dan UMKM berjalan lancar.
Dalam proses ini, Maman sudah mengira akan timbul banyak mekanisme dan dinamika yang disebabkan oleh aturan-aturan serta pemisahan anggaran dan penempatan pegawai-pegawai ASN yang banyak di posisi yang tepat.
Baca Juga: Dukungan Jokowi-Prabowo Buat Ridwan Kamil Sudah Total
Kendati begitu, ia optimis hal ini akan selesai dalam kurun waktu dua bulan ke depan.
"Sekarang kita coba yakinkan tidak ada fasilitas yang berkurang, dan yang kita tanamkan pada tim do the best. Hari ini dipisahkannya koperasi dengan UMKM. Bagaimana caranya UMKM kedepan bisa lebih maju lagi. Prioritas utama adalah itu," kata Maman.
Maman juga sempat menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melawan persaingan yang semakin ketat.
Terutama persoalan masuknya barang-barang impor ke dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari hingga Agustus 2024 saja tercatat sebesar 73,56 persen kebutuhan akan impor.
Dan Tiongkok menduduki posisi pertama dengan kontribusi 30,40 persen dari total impor Indonesia.
Maman menekankan bagaimana peran pemerintah harus hadir untuk mengamankan ruang-ruang yang dapat menjadi ancaman pertumbuhan pelaku UMKM.
Pemerintah dituntut untuk proaktif dalam menjaga stabilitas sektor ini di tengah persaingan yang ketat.
"Impor itu bukan sesuatu yang haram. Tetapi kita boleh mengimpor kalau memang yang kita tidak punya. Kita tidak alergi dengan impor tetapi kita mencoba memberi ruang bagi produk-produk impor barang yang tidak kita punya," jelasnya.
"Ruang-ruang yang bisa mengancam tumbuh kembangnya UMKM. Pemerintah harus hadir di situ untuk mengamankan," kata Maman.
Baca Juga: Tak Sekadar Pembiayaan, UMKM Juga Butuh Pembinaan
Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia ialah kemampuan mereka dalam memproduksi barang dan volume dalam jumlah yang besar.
Banyak produk domestik kita yang akhirnya kalah saing dengan produk impor terutama produk dari Tiongkok, yang sering kali menawarkan harga lebih murah.
"Sebetulnya kita bisa memproduksi sendiri. Cuma permasalahannya kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah massal dan besar. Di mana akhirnya membuat harga produk kita kompetitif dengan barang-barang impor," terang Maman.
Maman dengan tegas optimis bahwasannya dengan kebijakan yang tepat serta dukungan dari pemerintah, para pelaku UMKM akan mampu mengatasi berbagai macam tantangan dan bisa tumbuh menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Diharapkan sektor UMKM akan terus berkembang dan maju.
Serta dapat berkontribusi banyak dengan memberikan dampak postif bagi kehidupan ekonomi Indonesia. (Wandha Chintya Nurulita)
