Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Bawang Merah dan Beras
AKURAT.CO Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengambil langkah pengendalian harga bawang merah yang terus meningkat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga bawang merah secara nasional pada minggu kedua Januari 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan 2,84 persen dibanding Desember 2024.
"Kita harus mewaspadai kenaikan harga bawang merah yang sudah melampaui patokan, dan segera menyiapkan langkah antisipasi," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus untuk pengendalian harga bawang merah adalah Kabupaten Nias Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, serta sejumlah kabupaten di Papua, seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, Puncak, Lanny Jaya, dan Pegunungan Bintang.
Baca Juga: Pegadaian Jadi Pelopor Usaha Bulion di Indonesia, Bagaimana Proyeksi Investasi Emas di 2025?
Tomsi menyoroti, Kabupaten Lanny Jaya yang baru saja menyelesaikan panen dengan hasil baik, tetapi harga bawang merah tetap tinggi.
Dia mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua untuk belajar dari keberhasilan Lanny Jaya dalam memenuhi kebutuhan bawang merah secara mandiri dan memanfaatkan hasil panen untuk menstabilkan harga.
“Kami berharap kepala daerah dapat mengantisipasi kenaikan harga bawang merah agar tidak terus berlanjut,” tegasnya.
Selain bawang merah, Tomsi menyoroti harga beras yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) meskipun harga gabah di tingkat petani relatif menurun.
BPS mencatat harga beras medium dan premium mengalami kenaikan 0,10 persen hingga minggu kedua Januari 2025 dibandingkan Desember 2024.
"Jika harga gabah turun, seharusnya harga beras juga menyesuaikan. Ini yang perlu dicermati," ujarnya.
Tomsi menekankan pentingnya kerja sama dengan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dia meminta Bulog memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi dan segera mengambil langkah intervensi di pasar.
"Bulog harus hadir untuk menstabilkan harga. Di mana harga gabah rendah, Bulog harus menjaga agar petani tidak merugi. Di mana harga beras tinggi, Bulog harus menurunkan harga," kata Tomsi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap harga komoditas utama seperti bawang merah dan beras bisa segera terkendali demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
