Terus Deflasi, RI Dihantui Krisis?

Pada September lalu, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat turun 0,12% secara bulanan (month-on-month), mencerminkan kondisi yang mirip dengan masa krisis ekonomi di akhir 1990-an. Meski terdengar positif bagi konsumen, kondisi ini memicu kekhawatiran apakah deflasi yang terus berlanjut merupakan sinyal awal dari masalah ekonomi yang lebih besar?. 

 

Seperti yang diketahui, deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus, sering kali dipandang sebagai fenomena yang menguntungkan bagi konsumen. Namun, jika berlangsung terlalu lama, hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. 

 

 

Inflasi inti yang mencerminkan harga barang dan jasa di luar komoditas bergejolak seperti makanan dan energi, justru naik sebesar 2,09%, tertinggi sejak Agustus 2023. Di sisi lain, inflasi tahunan IHK tercatat melambat hingga 1,84%, terendah sejak Desember 2021.

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penyebab utama dari deflasi yang terus berlanjut ini adalah melimpahnya pasokan komoditas. Pada September, panen besar dari komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama deflasi.

 

Penurunan harga ini merupakan mekanisme pasar yang biasa terjadi saat pasokan melebihi permintaan. "Penurunan harga pada produk pangan dan BBM memberikan kontribusi besar terhadap deflasi September. Ini terjadi karena limpahan pasokan dari panen besar dan penurunan ongkos produksi," ungkap Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Selasa (1/10/2024). 

 

Namun, deflasi bukan hanya soal penurunan harga yang disebabkan oleh pasokan melimpah. Dalam ekonomi yang sehat, harga biasanya naik secara bertahap seiring dengan peningkatan permintaan. 

 

Jika harga terus turun, seperti yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir, bisa jadi tanda bahwa permintaan dari konsumen melemah. Ini bisa berbahaya jika konsumen menahan pengeluaran mereka dengan harapan harga akan terus turun, yang akhirnya dapat memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

 

Seperti yang diketahui, banyak sekali ekonom menilai apabila deflasi terus berlanjut, tentunya akan ada risiko spiral deflasi yang lebih berbahaya.

 

Jika mengacu kepada pernyataan Douglas H. Brooks dan Pilipinas F. Quising, dalam artikel Dangers of Deflation yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB), dijelaskan bahwa deflasi yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas atau inovasi biasanya tidak terlalu berbahaya. 

 

Namun, jika deflasi terjadi akibat penurunan permintaan konsumen, ini bisa memicu masalah ekonomi yang lebih dalam, termasuk penurunan margin keuntungan bagi produsen, berkurangnya investasi, dan peningkatan pengangguran.

 

Contoh yang paling menonjol adalah Jepang, yang mengalami deflasi berkepanjangan sejak akhir 1990-an, setelah pecahnya bubble ekonomi di negara tersebut. Deflasi membuat konsumen menahan pengeluaran, memperburuk perlambatan ekonomi, dan menambah beban utang. 

 

Kasus Jepang menunjukkan bahwa deflasi tidak hanya mempengaruhi harga, tetapi juga memperparah kondisi ekonomi secara keseluruhan.

 

Senada dengan pernyataan Douglas, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga mengakui, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini tidak normal. Sebab dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, seharusnya Indonesia mencatat inflasi bukan deflasi. 

 

"Deflasi lima bulan berturut-turut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal itu tidak terjadi," ujarnya saat dihubungi Akurat.co, Rabu (3/10/2024). 

 

Meskipun begitu, apabila kita menarik dari studi kasus negara Jepang diatas, Indonesia belum mencapai tahap ini, akan tetapi apabila tren deflasi terus berlangsung, pemerintah perlu dan wajib untuk waspada. Sebab jika deflasi terus terjadi, margin keuntungan produsen bisa tergerus, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mengurangi produksi dan mungkin memberhentikan pekerja. 

 

Dampak yang dihasilkan tentu bisa lebih besar lagi jika sektor perbankan menahan penyaluran kredit karena melihat risiko yang lebih tinggi di sektor riil, yang mengarah pada krisis likuiditas.

 

Mengacu kepada beberapa faktor-fakror yang sudah diseburkan diatas, maka pemerintah Indonesia perlu memantau dengan cermat tren deflasi ini dan siap untuk mengambil tindakan jika diperlukan. 

 

Hal ini disampaikan pula oleh Faisal dimana dirinya meminta perlu adanya Intervensi kebijakan fiskal yang proaktif, seperti mempercepat belanja infrastruktur atau memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang paling terdampak, dapat membantu mendorong permintaan. 

 

"Di sisi lain, kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti menurunkan suku bunga, dapat mendorong konsumen dan investor untuk meningkatkan pengeluaran mereka," ungkapnya. 

 

Selain itu, sektor keuangan juga harus lebih fleksibel dalam menyalurkan kredit ke sektor riil untuk mendorong produksi dan investasi. Apabila bank terlalu berhati-hati dan hanya fokus pada instrumen surat berharga yang aman, seperti yang terjadi saat ini, pemulihan sektor riil tentunya bisa terhambat.