Kemendag Sebut Pemberdayaan Wanita pada Perdagangan Belum Maksimal

AKURAT.CO Kementerian Perdagangan (Kemendag), mengungkapkan pentingnya pemberdayaan wanita dalam sektor perdagangan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam ekonomi.

Menurut Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan, Ari Satria, wanita menyumbang sekitar 50% dari populasi global, namun kontribusi mereka dalam perdagangan sering kali kurang optimal. "Walaupun kami tidak membedakan antara pria dan wanita dalam kebijakan kami, kenyataannya wanita belum diberdayakan secara maksimal," ujarnya dalam acara bertajuk She Trades Outlook Indonesia 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, selama ini data spesifik mengenai partisipasi wanita dalam sektor perdagangan di Indonesia belum memadai. "Kita tidak memiliki program khusus untuk wanita dalam pembinaan eksportir. Padahal, di lapangan, banyak ibu-ibu yang aktif dalam pameran dan promosi," jelasnya.

Kurangnya data terperinci ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang diterapkan dan realitas di lapangan. ITC, yang melakukan pemetaan di 54 negara termasuk Indonesia, telah mengidentifikasi beberapa praktik baik yang bisa diadopsi.

"Hasil temuan dari ITC menunjukkan bahwa ada program-program pemberdayaan eksportir wanita yang berhasil diterapkan di negara lain, seperti di Malaysia," kata Satria.

Menurutnya, pengadopsian praktik serupa di Indonesia dapat membantu meningkatkan peran wanita dalam sektor perdagangan secara signifikan. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan mengatasi ketimpangan yang ada.

"Kami akan berupaya membuat data yang lebih lengkap agar peran wanita dalam perdagangan dapat diukur dengan lebih baik dan diperkuat," tambahnya.

Sependapat, Data and Policy Lead dari SheTrades Initiative ITC Ma Diyina Gem Arbo, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh bisnis yang dipimpin oleh wanita di Indonesia. "Meskipun terdapat banyak undang-undang yang mendukung partisipasi wanita dalam bisnis, masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama dalam mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan perdagangan," ungkap Arbo.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa bisnis wanita terlibat dalam pembuatan kebijakan dan perjanjian perdagangan. Dan Arbo juga menyoroti perlunya memasukkan isu kesetaraan gender dalam perjanjian perdagangan bebas dan melakukan penilaian dampak terhadap perjanjian tersebut.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa bisnis yang dipimpin oleh wanita mendapatkan manfaat dari perjanjian perdagangan dan pengadaan publik," katanya.

Hal ini penting agar wanita tidak hanya terlibat dalam pasar domestik tetapi juga mendapatkan peluang yang setara di pasar internasional. Dia menambahkan bahwa wanita, terutama di Indonesia, memiliki potensi besar dalam UMKM dan memberikan kontribusi yang signifikan pada ekonomi.

"Kita perlu memastikan bahwa wanita diberdayakan melalui pelatihan, layanan dukungan bisnis, serta akses ke pasar domestik untuk membantu mereka berkembang dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," jelas Arbo.

Menurutnya, pemberdayaan wanita dalam bisnis tidak hanya akan menguntungkan secara ekonomi tetapi juga membantu mengurangi pengangguran. Sebagai langkah selanjutnya, ITC menyatakan kesiapan untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia. "Kami terbuka untuk menjalin kerjasama dalam merancang kebijakan yang mendukung bisnis wanita dan mempromosikan pengembangan kapasitas mereka," tukas Arbo.