Akurat Logo

Wamenkop Ungkap Kesenjangan Koperasi di Puluhan Ribu Pesantren, Kok Bisa?

Andi Syafriadi | 12 November 2026, 10:30 WIB
Wamenkop Ungkap Kesenjangan Koperasi di Puluhan Ribu Pesantren, Kok Bisa?
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag), baru sekitar 2.000–3.000 koperasi pesantren yang disebut menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah untuk menjadikan pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah mengungkapkan, sekitar 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi. Namun, jumlah koperasi yang benar-benar menjalankan usaha secara berkelanjutan masih jauh lebih sedikit.

Baca Juga: Kemenkop Targetkan 50 Ribu Bendahara Koperasi Merah Putih Tersertifikasi

Data tersebut disampaikan Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Menurut Farida, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan koperasi secara administratif belum cukup untuk membangun usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar.

"Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat," ujar Farida melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Baca Juga: Kemenkop Percepat RUU Perkoperasian, Pembahasan Masuk 80 Persen

Farida menilai salah satu tantangan pengembangan koperasi pesantren adalah kemampuan pengurus dalam mengelola usaha secara profesional. Koperasi perlu memiliki kegiatan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan sekadar membentuk unit usaha tanpa perencanaan yang jelas.

Menurutnya, pengurus koperasi harus mampu memetakan kebutuhan ekonomi di lingkungan pesantren, termasuk rantai pasok, sumber barang, hingga jalur distribusi.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.