DPR Bongkar Kekhawatiran di Balik Rencana Impor 1.000 Ton Beras AS

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah transparan terkait rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS).

Meski volumenya relatif kecil, kebijakan tersebut dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi perluasan impor beras di tengah klaim peningkatan produksi dan kuatnya stok nasional.

"Persoalannya bukan hanya besar atau kecil volumenya. Pemerintah harus terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya," kata Johan di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Johan, kebijakan pangan tidak boleh dijadikan instrumen kompromi perdagangan.

Pemerintah harus memastikan setiap keputusan impor tidak bertentangan dengan agenda swasembada pangan dan keberpihakan kepada petani dalam negeri.

"Jangan sampai alasan beras khusus kemudian menjadi pintu masuk impor yang lebih besar. Jika produksi dan stok nasional benar-benar mencukupi, pemerintah harus mengutamakan hasil petani Indonesia," ujarnya.

Johan juga mengingatkan potensi dampak konflik Amerika Serikat dan Iran terhadap harga energi serta pangan dunia.

Menurutnya, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, dapat memengaruhi pasokan minyak global dan meningkatkan biaya logistik internasional.

"Gangguan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, dapat memengaruhi pasokan minyak global dan meningkatkan biaya logistik internasional," ucapnya.

Johan menilai dampak konflik tersebut terhadap harga beras dari AS mungkin tidak terjadi secara langsung karena jalur pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz.

Namun, kenaikan harga minyak dunia tetap berpotensi meningkatkan biaya bahan bakar, pengangkutan, premi asuransi kapal, pupuk, hingga produksi dan distribusi pangan.

"Dampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar AS, beban impor Indonesia akan semakin mahal," jelasnya.

Baca Juga: Temui Pengungsi Gempa Sikka, Wapres Gibran: Masyarakat NTT Tidak Sendirian