Perpres Baru Jadi Tameng, Stok Pupuk RI Aman dari Gejolak Global

AKURAT.CO Pasokan pupuk nasional dipastikan tetap aman meski terjadi eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menegaskan, ketersediaan bahan baku dan distribusi pupuk masih terkendali.

“Karena kita punya uang muka dari pemerintah, jadi kita bisa beli bahan bakunya di depan. Yang impor bisa kita amankan, sementara yang dalam negeri harganya ditetapkan pemerintah, jadi semuanya terkendali,” ujar Rahmad usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga: Amran Sebut Deregulasi Pupuk Bikin Harga Turun 20 Persen

Secara operasional, kapasitas produksi pupuk urea nasional saat ini mencapai 8,8 juta ton per tahun dari total kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton. Sementara secara keseluruhan, kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup mencapai 14,8 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk.

Data ini menunjukkan posisi Indonesia relatif kuat dalam menjaga pasokan domestik, terutama untuk komoditas urea.

Rahmad juga menyoroti peran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah tata kelola pupuk bersubsidi.

Dalam skema baru, pemerintah memberikan pembayaran sebagian di muka sehingga perusahaan dapat melakukan pengadaan bahan baku lebih awal.

“Mekanisme subsidi sekarang berbasis harga pasar, bukan lagi cost-plus, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Perubahan skema ini turut mempercepat distribusi pupuk ke petani. Menurut Rahmad, deregulasi tersebut membuat akses terhadap pupuk subsidi menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa hambatan administratif yang signifikan.

Baca Juga: Lewat FertInnovation Challenge 2025, Pupuk Indonesia Percepat Inovasi Pertanian Nasional

Dari sisi rantai pasok global, Pupuk Indonesia melakukan diversifikasi sumber bahan baku untuk mengantisipasi gangguan akibat konflik.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira menyebutkan, pasokan fosfat kini diperoleh dari negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara kalium dipasok dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik.

Untuk bahan baku sulfur yang sebagian berasal dari Timur Tengah, perusahaan telah menyiapkan alternatif pasokan dari Kanada dan Kazakhstan. Selain itu, sebagian kebutuhan asam sulfat juga dapat dipenuhi dari sumber domestik.

“Langkah ini kami lakukan untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan dan menjaga stabilitas produksi di tengah dinamika geopolitik global,” kata Yehezkiel.

Sebagai konteks, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA).

Gangguan di jalur ini berpotensi meningkatkan biaya logistik dan harga energi global, yang pada akhirnya dapat berdampak pada industri pupuk berbasis energi.

Namun, Indonesia memiliki keunggulan pada produksi urea karena bahan baku utamanya berupa gas bumi yang sebagian besar dipenuhi dari dalam negeri dan diatur pemerintah.

Hal ini membuat pasokan urea nasional relatif tidak terdampak langsung oleh gangguan distribusi global.

Dari sisi dampak, stabilitas pasokan pupuk menjadi krusial bagi sektor pertanian, terutama menjelang musim tanam.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan kebutuhan pupuk bersubsidi nasional berada di kisaran 9–10 juta ton per tahun. Dengan kapasitas produksi yang ada, potensi kekurangan pasokan dapat ditekan.

Selain itu, kepastian distribusi pupuk juga berdampak pada stabilitas harga pangan. Gangguan pasokan pupuk berisiko menekan produktivitas pertanian dan memicu inflasi pangan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kontributor utama inflasi nasional.