Izin 28 Perusahaan Dicabut Prabowo, Bahlil: Semua Sudah Lewat Kajian

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal pencabutan izin terhadap 28 badan usaha di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk salah satu tambang emas di Sumatera Utara, yakni tambang emas Martabe.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Terkait dengan pencabutan, ada 28 izin baik di sektor kehutanan maupun pertambangan, itu telah kemarin diumumkan oleh Mensesneg dan Satgas PKH, dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH,” kata Bahlil di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (22/1/2026).

Dirinya membenarkan bahwa salah satu izin yang dicabut berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas di Sumatera Utara.

Menurut Bahlil, keputusan pencabutan tersebut telah melalui proses evaluasi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam, dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi mencabut izin 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan yang beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.991 hektare; serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Sebanyak 22 pemilik PBPH yang dicabut masing-masing 3 perusahaan di Aceh, 6 perusahaan di Sumatera Barat, dan 13 perusahaan di Sumatera Utara. Sedangkan 6 pemilik PBPHHK masing-masing 2 perusahaan di Aceh, 2 perusahaan di Sumatera Barat, dan 2 perusahaan di Sumatera Utara.