Dorong Manufaktur RI, Kemenperin Optimalkan Standardisasi dan Jasa Industri

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa SBIN ditetapkan sebagai panduan utama agar industrialisasi Indonesia tidak hanya bertumbuh, tetapi juga mampu naik kelas. 

Menurutnya, sektor industri harus menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Peningkatan kualitas dan daya saing industri manufaktur dibangun di atas empat pilar utama SBIN, yaitu penerapan prinsip keberlanjutan, penguasaan teknologi, industrialisasi berbasis sumber daya alam, serta pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi,” kata Agus dikutip dari laman Kemenperin, Rabu (24/12/205).

Baca Juga: Industri Tableware dan Glassware Tertekan Impor, Kemenperin Dorong Penguatan Daya Saing

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menekankan pentingnya penguatan standardisasi dan penyediaan jasa industri yang andal sebagai faktor penopang stabilitas sektor manufaktur nasional.

“Standardisasi memiliki peran strategis dalam menjamin mutu produk dan memperluas akses pasar, sementara jasa industri seperti pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi menjadi instrumen penting dalam membantu industri memenuhi regulasi dan meningkatkan daya saing,” jelas Emmy.

Kepala BSKJI juga menambahkan, kinerja industri pengolahan nonmigas nasional saat ini berada dalam fase ekspansi. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 yang tercatat sebesar 53,45.

Layanan strategis itu antara lain verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, serta pendampingan teknologi melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) dan Penguatan Industri Mellaui Optimalisasi Teknologi (PINOTI).

“Forum Komunikasi Publik ini menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan layanan standardisasi dan jasa industri yang responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” tambah Emmy.

Sementara itu, Kepala BSPJI Banjarbaru Fathullah memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan instansinya dalam mendukung peningkatan daya saing industri. Pada awal 2025, BSPJI Banjarbaru berhasil mendirikan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSSM-098-IDN.

“LSSM BSPJI Banjarbaru kini mampu melayani sertifikasi ISO 9001 untuk berbagai sektor industri pengolahan, mulai dari beton, semen, logam dasar, karet, hingga produk makanan dan minuman,” ungkapnya.

Selain itu, BSPJI Banjarbaru juga terus memperluas cakupan layanannya, antara lain melalui penambahan lingkup pemeriksaan halal untuk obat dan kosmetika, serta penyediaan layanan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 

Transformasi kualitas layanan tersebut turut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai badan publik dengan predikat “Informatif” pada 19 Desember 2025.

“Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional guna mendukung kemajuan sektor industri di wilayah kerja kami,” tutur Fathullah.