RI–Uni Eropa Perkuat Aksi Lawan Kekerasan Digital Berbasis Gender

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia bersama Uni Eropa menegaskan komitmen memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Komitmen ini dituangkan melalui kegiatan Cycling Tour kampanye “16 Days of Global Activism Against Gender-Based Digital Violence”, yang digelar pada Sabtu (6/12/2025) dengan rute sepanjang 10 kilometer dari Lapangan Parkir IRTI Monas menuju One Satrio, Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa isu kekerasan digital kini kian mendesak untuk ditangani, terutama di tengah meningkatnya intensitas bencana di berbagai daerah.

Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun digital.

Mengawali sambutannya, Woro yang akrab disapa Lisa, mengajak seluruh peserta untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan bagi para korban bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan Jawa Barat.

Dirinya menyampaikan bahwa setiap peristiwa bencana membuka kembali fakta mengenai kerentanan perempuan dan anak, termasuk risiko eksploitasi dan pelecehan di ruang digital yang meningkat selama masa krisis.

“Dalam situasi bencana, ancaman terhadap perempuan dan anak tidak hanya muncul di lingkungan fisik, tetapi juga di dunia digital. Risiko perundungan, pelecehan, hingga eksploitasi daring meningkat secara signifikan ketika kondisi masyarakat tidak stabil,” ujar Lisa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah kini telah menggerakkan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban secara lebih terpadu.

Gerakan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga mitra internasional seperti Uni Eropa.

Menurut Lisa, gerakan nasional tersebut bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi menjadi ajakan moral agar seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif.

“Perlindungan perempuan dan anak harus hadir di segala situasi, baik saat damai maupun ketika terjadi bencana, baik di ruang fisik maupun ruang digital,” tegasnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, turut menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi kekerasan digital berbasis gender.

Dirinya menyebut isu tersebut sebagai tantangan global yang semakin nyata, terutama ketika negara sedang menghadapi situasi darurat atau bencana.

“Setiap pesepeda hari ini adalah simbol komitmen untuk bertindak, menumbuhkan rasa hormat, dan memastikan terciptanya ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak. Kami bangga dapat terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menjawab berbagai tantangan bersama,” ujar Chaibi.

Kegiatan kampanye ini juga menjadi bagian dari rangkaian advokasi yang lebih luas. Sehari sebelumnya, para akademisi dan pakar berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk berdiskusi mengenai tren dan penanganan kekerasan digital berbasis gender.

Forum tersebut juga bertujuan memperkuat peran mahasiswa dan calon praktisi hukum dalam menangani isu kekerasan digital secara lebih responsif dan berbasis hak korban.

Kemenko PMK menilai kolaborasi internasional ini sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan berlapis bagi perempuan dan anak, terutama di tengah situasi bencana yang membawa risiko ganda, baik secara fisik maupun digital.

Pemerintah berharap kampanye ini dapat menjadi momentum memperkuat edukasi, meningkatkan literasi digital, serta menciptakan ruang daring yang lebih aman, inklusif, dan beradab.

Acara Cycling Tour tersebut diikuti sekitar 300 peserta, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, delegasi Uni Eropa, negara-negara anggota EU, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas Bike to Work Indonesia.

Para peserta mengibarkan bendera bertema “Unite to End Digital Violence against All Women and Girls”, sebagai simbol gerakan lintas negara melawan kekerasan digital yang terus berkembang.