Bappenas Ingin Program Penguatan Pangan dan Gizi Nasional Lebih Komprehensif
Hefriday | 28 November 2025, 18:00 WIB
AKURAT.CO Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya sektor gizi, dilakukan secara komprehensif guna menjawab tantangan nasional di masa depan.
Hal itu disampaikan dalam Kick Off Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (Pra-WNPG) XII bertema Transformasi Sistem Pangan dan Gizi dalam Penguatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Rachmat, sejumlah persoalan dan hambatan menunjukkan perlunya intervensi serta tata kelola berkelanjutan untuk mentransformasi sistem pangan dan gizi di Indonesia. “Arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi, ke depan harus lebih komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dirinya menekankan bahwa pembangunan pangan dan kesehatan perlu responsif terhadap dinamika global dan domestik, seperti perubahan iklim, transisi demografi, konflik, hingga perkembangan teknologi kesehatan. Tantangan itu, katanya, harus diantisipasi melalui strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Rachmat menambahkan bahwa pembangunan pangan dan gizi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sesuai amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
Karena itu, kebijakan nasional harus mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, 81 kabupaten/kota tercatat masih menghadapi kerawanan pangan di tengah ancaman triple planetary crisis berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, serta degradasi lingkungan.
Kondisi tersebut menurut Rachmat membutuhkan langkah strategis dan perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir. Indonesia juga tengah menghadapi Triple Burden of Malnutrition atau tiga beban malnutrisi. Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat persentase stunting anak sebesar 19,8%, underweight 16,8%, wasting 7,4%, overweight 3,4%, serta tingginya kasus defisiensi zat gizi mikro.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa upaya perbaikan gizi masih membutuhkan penguatan kebijakan. Selain itu, satu dari dua anak usia sekolah dan dua dari tiga perempuan usia subur dilaporkan mengalami kekurangan zat gizi mikro. Rachmat menilai situasi ini berpotensi menghambat produktivitas generasi mendatang.
Melalui pelaksanaan Pra-WNPG XII yang berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah berharap forum tersebut mampu merumuskan arah kebijakan transformasi sistem pangan dan gizi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data ilmiah (evidence-based).
Forum itu melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta mitra pembangunan. “Kita memiliki waktu sekitar lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan target Sustainable Development Goals (SDGs). Pada 2041, kita berharap keluar dari middle income trap,” ujar Rachmat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengapresiasi kontribusi para pakar dan akademisi dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Menurut dia, dukungan dan kajian ilmiah sangat penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pangan dan gizi berkelanjutan di Indonesia.
Diskusi lanjutan dalam forum itu menghadirkan antara lain Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Profesor Eriyatno, Ketua AIPG AIPI Profesor Aman Wiratakusumah, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Profesor Rina Agustina, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB Profesor Hardinsyah, serta Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Pangan M. Siradj Parwito.
Diskusi tersebut menyoroti strategi transformasi sistem pangan terkait ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, kelembagaan, serta tata kelola. Sebagai tindak lanjut, forum akan membentuk Tim Koordinasi WNPG XII yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi.
Tim ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi solutif berbasis bukti, serta memperbarui indikator pembangunan pangan dan gizi agar lebih akurat dan adaptif terhadap kondisi nasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
