Jamin Mutu Pangan, Pemerintah Reprocessing 29,99 Ribu Ton Beras

AKURAT.CO Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah akan melakukan pemrosesan ulang atau reprocessing terhadap 29,99 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Langkah ini diambil untuk menjamin kualitas beras yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi dan memenuhi standar keamanan pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menjelaskan bahwa jumlah beras yang akan diproses ulang tersebut terdiri dari tiga ribu ton beras produksi dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras impor.

Baca Juga: Bapanas Gandeng Aprindo Distribusikan 800 Ribu Ton Beras SPHP

Dari total stok, sekitar 1,45 juta ton atau 37,95 persen memiliki usia simpan di atas enam bulan sehingga perlu perhatian khusus dalam menjaga kualitasnya.

“Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan,” ujar Nita dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Bapanas menilai langkah pemrosesan ulang menjadi penting untuk memastikan seluruh stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Proses ini meliputi pengujian kualitas secara berkala, termasuk dari sisi sensorik dan keamanan pangan, agar beras yang sampai di tangan masyarakat tidak mengalami kerusakan atau penurunan mutu lebih lanjut.

Selain memastikan kualitas beras, Bapanas juga menekankan pentingnya koordinasi antara Bulog dan para mitra penyalur dalam menjaga kestabilan harga dan mekanisme penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan harga yang dapat membingungkan masyarakat di lapangan.

Menurut Nita, sejumlah laporan dari mitra penyalur seperti Kios Pangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Rumah Pangan Kita (RPK) menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat untuk membeli beras SPHP.

Baca Juga: Kadin dan Bapanas Gelar Gerakan Pangan Murah di Lampung

Penurunan ini disebabkan oleh adanya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan TNI/Polri dengan harga jual setara harga pengambilan di gudang.

“Beras SPHP yang terdapat pada kegiatan GPM dijual dengan harga setara harga ambil gudang. Hal ini membuat mitra seperti KDKMP dan RPK kesulitan menjual beras SPHP dengan harga lebih tinggi dari itu,” jelas Nita.

Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi benturan antara program pemerintah yang sama-sama bertujuan menstabilkan harga pangan.

Bapanas mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi beras SPHP dapat berkoordinasi lebih baik untuk menjaga keseimbangan pasar dan memastikan program berjalan efektif.

Meski menghadapi tantangan di lapangan, penyaluran beras SPHP terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang September 2025, realisasi penyaluran mencapai 143.866 ton, naik 59% dibandingkan Agustus 2025.

Angka ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah gejolak harga yang masih terjadi.

Sementara secara kumulatif hingga 3 Oktober 2025, Bulog telah menyalurkan 462 ribu ton beras SPHP atau sekitar 30% dari target nasional sebesar 1,5 juta ton untuk periode Januari hingga Desember 2025.

Pemerintah menargetkan distribusi beras SPHP akan terus dipercepat dengan tetap menjaga mutu agar masyarakat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

Upaya reprocessing dan pengawasan mutu beras menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas beras yang beredar di pasar tetap baik, stok aman, dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen tetap terkendali menjelang akhir tahun.