Hilirisasi Kelapa Masuk PSN, Pemerintah Bidik Investasi dan Lapangan Kerja

AKURAT.CO Pemerintah menetapkan hilirisasi kelapa sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diyakini akan membuka peluang investasi baru, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja di sektor perkelapaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, penetapan ini merupakan bagian penting dari upaya mendorong hilirisasi komoditas strategis untuk memperkuat ekonomi nasional.

“Dengan memasukkan hilirisasi kelapa ke dalam PSN, kita bisa mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan juga membuka lapangan kerja,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tim Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca Juga: Bappenas Susun Peta Jalan Produktivitas Menuju Indonesia Emas 2045

Kebijakan hilirisasi kelapa, kata Rachmat, sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang.

Hilirisasi kelapa dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Indonesia, yang dikenal sebagai produsen kelapa terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 24% terhadap produksi global setara kopra, masih menghadapi sejumlah persoalan.

Antara lain, produktivitas yang rendah, diversifikasi produk olahan yang terbatas, pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang belum optimal, serta belum terbangunnya ekosistem industri kelapa yang terintegrasi.

Untuk mempercepat langkah, Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca Juga: Bappenas Tegaskan Komitmen Bangun Masyarakat Inklusif Difabel

Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat implementasi Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 yang menjadi dokumen panduan dalam mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

“Peta jalan ini bukan hanya soal industri, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi manfaat sosial yang luas,” tegas Rachmat.

Bappenas juga telah membentuk Tim Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa.

Tim ini bertugas menyusun rencana kerja strategis, memfasilitasi masuknya investasi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan agar langkah seluruh pemangku kepentingan berjalan selaras.

Selain itu, tim ini juga diarahkan untuk memberdayakan balai latihan kerja dan memanfaatkan tenaga warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam proses hilirisasi. Langkah ini dinilai mampu memperluas manfaat sosial sekaligus menciptakan nilai tambah dari program hilirisasi kelapa.

Sebagai contoh, pemerintah mendorong Gerakan Penanaman Pohon Kelapa Serentak serta mendukung ekspor produk turunan kelapa, seperti sabut kelapa hasil karya warga binaan Lapas Garut.

Program semacam ini dianggap menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi kelapa tidak hanya berfokus pada sektor industri besar, tetapi juga melibatkan masyarakat luas.

“Indonesia adalah negara produsen kelapa utama dunia. Dari kelapa inilah kita pernah mendapatkan devisa besar. Melalui kolaborasi ini, kita membuat sejarah baru. Tidak hanya bergantung pada kelapa sawit, tetapi juga mengangkat potensi kelapa yang sejak dulu menjadi bahan baku penting,” tutur Rachmat.

Dengan penguatan hilirisasi, pemerintah optimistis industri kelapa mampu kembali menjadi penyumbang devisa besar bagi perekonomian nasional.

Produk turunan kelapa seperti minyak kelapa, arang aktif, briket, serat, hingga produk kesehatan dan kecantikan memiliki pasar ekspor yang menjanjikan.

Selain itu, hilirisasi diproyeksikan akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, terutama di sentra produksi kelapa yang tersebar di berbagai daerah.

Hal ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani serta memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan.

Rachmat menegaskan, hilirisasi kelapa bukan semata soal ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan inklusif.

Dengan melibatkan petani kecil, masyarakat desa, hingga warga binaan Lapas, program ini diharapkan bisa memperluas manfaat sosial dan memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan.

“Ini adalah langkah kecil untuk lompatan besar. Hilirisasi kelapa bisa menjadi pilar baru ekonomi Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian pangan dan energi,” pungkasnya.