Bappenas Tegaskan Komitmen Bangun Masyarakat Inklusif Difabel

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Melalui kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) serta program INKLUSI, Bappenas memfasilitasi ruang konsolidasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah untuk berbagi pengalaman, merumuskan strategi, serta memperkuat sinergi.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keadilan sosial dan kesetaraan akses juga menjadi bagian penting agar semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Temu Inklusi #6 yang digelar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 2–4 September 2025. Acara ini mengangkat tema Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045 dan menghadirkan berbagai organisasi gerakan difabel, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga perwakilan pemerintah.

Temu Inklusi merupakan agenda rutin yang diselenggarakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia. Forum ini menjadi wadah penting untuk mendorong dialog, kolaborasi, dan penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan Kategori Khusus Pemerintah Daerah (PPD) Inklusif Disabilitas 2025. Sementara itu, lima provinsi yang meraih penghargaan terbaik adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menegaskan penghargaan tersebut tidak bersifat seremonial semata.

"Apresiasi tersebut harus menjadi pemicu agar pemerintah daerah lebih konsisten melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan," ujarnya di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Salah satu capaian nyata dari forum ini adalah lahirnya konsep Desa Inklusif beserta indikator pengukurannya. Hingga kini, inisiatif tersebut telah diterapkan di lebih dari 157 desa yang tersebar di 10 kabupaten di lima provinsi.

Penerapan Desa Inklusif diharapkan dapat menjadi model percontohan pembangunan yang adil dan setara.

Melalui sinergi multipihak, praktik baik pembangunan inklusif diyakini bisa semakin diperluas. Harapannya, visi besar Indonesia Emas 2045 tidak hanya dinikmati sebagian masyarakat, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Komitmen terhadap pembangunan inklusif juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pada dokumen tersebut, Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Selain itu, Prioritas Nasional 6 menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.