BPJPH Dorong Kawasan Industri Halal Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya keberadaan kawasan industri halal dalam memperkuat ekosistem halal Indonesia dan mendongkrak daya saing ekonomi nasional.

Menurutnya, pembangunan sistem halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi.

"Kita membangun sistem halal bukan hanya untuk patuh terhadap regulasi, tapi juga sebagai alat ukur daya saing ekonomi,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Salah satu kawasan industri yang menjadi perhatian BPJPH adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS). Kawasan ini dirancang khusus untuk mendukung pengembangan industri produk halal dengan sistem dan fasilitas terintegrasi, termasuk laboratorium, manajemen sumber daya manusia, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Baca Juga: Airlangga Sebut UMKM dan Kawasan Industri Halal Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Haikal menyebut HIPS sebagai simpul penting dalam pembangunan ekosistem halal nasional. Menurutnya, kawasan seperti ini menjadi katalis bagi tumbuhnya pelaku industri halal dalam skala besar dan menengah yang mampu memenuhi permintaan pasar domestik maupun global.

Namun demikian, ia juga menekankan bahwa penguatan ekosistem halal tidak boleh hanya berfokus pada pelaku industri besar. Peran usaha mikro dan kecil (UMK) justru sangat krusial dalam membangun fondasi ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami ingin halal ini tumbuh dari kaki lima sampai pabrik ekspor. Karena itu, pelaku UMK di Jawa Timur harus segera memanfaatkan kuota ini. Jangan sampai tertinggal, mumpung kuota Sehati masih tersedia,” ujar Haikal.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaku UMK, BPJPH telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati. Program ini menyasar satu juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, guna mempermudah akses legalitas halal terhadap produk mereka.

Di Jawa Timur, dari total kuota 171.108 sertifikat halal gratis tahun ini, sudah terserap sekitar 52.083 pelaku usaha atau setara 30,44 persen. Haikal mengimbau para pelaku UMK untuk segera memanfaatkan program ini demi meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain membangun kolaborasi domestik dengan kawasan industri dan pelaku UMK, BPJPH juga memperluas peran melalui diplomasi antarnegara. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah penyelenggaraan ASEAN Halal Forum yang dijadwalkan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum tersebut akan menjadi langkah awal pembentukan ASEAN Halal Council, sebuah inisiatif Indonesia yang bertujuan menyelaraskan standar halal antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya harmonisasi standar halal, produk-produk halal Indonesia diharapkan dapat lebih mudah menembus pasar regional dan global.

"Dunia punya ISO 9001 untuk mutu. Kenapa halal tidak? Padahal halal itu universal. Ini tentang integritas, ekonomi, dan peradaban,” tegas Haikal.

Inisiatif pembentukan ASEAN Halal Council menjadi tonggak penting dalam diplomasi halal Indonesia. Selain memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin industri halal global, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.