Anggota DPD RI Lia Istifhama: Program MBG Jadi Peluang Emas BUMDes Perkuat Ketahanan Pangan

AKURAT.CO, Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang emas untuk memperkuat peran desa dalam ketahanan pangan nasional dan pengentasan gizi buruk di daerah.

Itu terlebih lantaran BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi desa, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan sosial desa.

Penilaian itu datang dari Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I.  

Menurut Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, Program MBG merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya anak-anak sekolah dan balita.

“Dalam konteks ini, BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia bahan pangan lokal yang segar, sehat, dan berkualitas, sehingga mendorong perputaran ekonomi desa secara langsung," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil) di Jawa Timur, Senin (7/4/2025).

Bersama Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation dan pendamping program Klinik Badan Usaha Milik Desa (Klinik BUMDesa), Ning Lia melakukan audiensi serap aspirasi membahas inventaris Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain ketahanan pangan berbasis desa, kunjungan kerja ini difokuskan pada penguatan peran BUMDes sebagai elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan program nasional MBG.

Dalam merespons amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, kegiatan ini menjadi ruang dialog dan sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil.

Ning Lia, dalam audiensi bersama KIP Foundation, menegaskan pentingnya revitalisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMDes agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Pentingnya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, juga menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut. Begitu juga dengan perbaikan tata kelola, serta integrasi antara produksi pangan lokal dengan kebutuhan program MBG yang berbasis wilayah.

Pembentukan jejaring logistik antar-BUMDes, digitalisasi sistem distribusi, dan pelibatan masyarakat desa sebagai mitra produksi pangan sehat menjadi cakupan model sinergi yang diusulkan.

Ning Lia juga berkomitmen, Komite III DPD RI akan terus mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Pendekatan yang holistik dan partisipatif dinilainya menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program nasional di tingkat akar rumput.

Menurut Ning Lia, yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan NU, desa adalah fondasi bangsa. “Bila desa kuat, negara akan kokoh. Oleh karena itu, kami di DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan dan ekonomi desa, termasuk melalui skema-skema kolaboratif seperti ini,” kata tokoh muda Nahdliyyin yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat ini.

Kunjungan kerja bersama KIP Foundation ini, dinilai Ning Lia, menjadi titik awal sinergi berkelanjutan dalam membangun desa yang mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Hal senada diungkapkan Direktur Program Klinik BUMDesa KIP Foundation, Nova Hariyanto. Nova menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan harapan agar kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama DPD RI, dapat terus diperkuat dalam rangka memberdayakan BUMDes di Jawa Timur utamanya dalam peran aktif mendukung program MBG di daerah.

“Kami dari KIP Foundation melalui Klinik BUMDesa mendorong agar BUMDes diberi ruang dan dukungan penuh untuk berpartisipasi dalam program nasional ketahan pangan dan program MBG. Jika ini dikawal dengan baik, bukan hanya gizi anak bangsa yang terjamin, tapi juga ekonomi desa akan naik kelas, dan daya tahan pangan nasional menjadi lebih kuat,” ungkap Nova.

Founder KIP Foundation, Ari Kusuma mengungkapkan, pemberdayaan BUMDes berbasis ketahanan pangan bakal dijalankan sepanjang tahun 2025. Ini sejalan dengan tujuan mendukung program MBG.

"Seiring dengan arahan Presiden Indonesia, Kementerian Desa, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai pengalokasian 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, kami dari KIP Foundation siap mendukung program MBG, khususnya melalui pemberdayaan desa produktif," tuturnya.

BUMDes, menurut Ari, memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan.

KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan co-production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Itu dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha.

“BUMDesa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program MBG, dan kami percaya bahwa kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang signifikan,” tuturnya.

Pemberian bantuan alat pendukung usaha, peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola BUMDes, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi menjadi sejumlah strategi utama yang akan diterapkan dalam program ini.

Ia percaya, BUMDes dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi dan sinergi, khususnya dalam menyukseskan program MBG.

"Kami apresiasi kunjungan kerja Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama M.E.I., kami berharap hasil pertemuan hari ini berbagai aspirasi dan usulan bisa disampaikan Ning Lia saat rapat DPD RI dengan pemangku kebijakan pusat," imbuh Ari.