Indonesia Kena Hantam Tarif Trump, Asosiasi Pengusaha Minta 4 Hal ini ke Prabowo

AKURAT.CO Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai bahwa kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) merupakan tantangan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, namun juga bagi seluruh negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

Diungkapkannya, kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas, karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional.

Ia menuturkan, sejak wacana kebijakan tarif reciprocal AS beredar, dunia usaha memantau dengan seksama dinamika kebijakan dagang Amerika Serikat.

"Menyikapi kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Pemerintah Amerika Serikat, APINDO memandang bahwa isu ini perlu ditangani secara terkoordinasi dan kolektif antara semua pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah Indonesia maupun pelaku usaha," jelasnya ketika dihubungi Akurat.co, Jumat (4/4/2025).

Baca Juga: Bos Apindo Sebut Investasi Padat Karya Kunci Atasi Ketimpangan Lapangan Kerja

Shinta menjelaskan, saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak.

Ia juga merincikan beberapa usul yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win).

"Secara khusus, kami meyakini bahwa penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS perlu dilakukan, sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman," terang Shinta.

Ia bilang, inisiatif ini tengah didorong oleh pihaknya bersama pemerintah Indonesia, dan APINDO berharap dapat disambut dengan baik oleh Pemerintah AS. Selain itu, APINDO juga mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks.

Kedua, mengevaluasi penerapan prinsip reciprocal secara menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia, guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.

Ketiga, menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu, seperti kebijakan AS yang restriktif ini.

Baca Juga: Tarif Trump Diprediksi Berdampak ke Segala Sektor, Kadin Ingatkan Jangan Sampai ada PHK Masal

Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS. Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia–EU CEPA (IEU-CEPA).

Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis. Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global.

Shinta menambahkan, dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global. Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini," pungkas Shinta.