Tantang Pertamina Pulihkan Kepercayaan Publik, DPR Usul Pertamax Gratis

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengusulkan agar PT Pertamina (Persero) membagikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax secara gratis kepada masyarakat.

Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan untuk memulihkan integritas Pertamina imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Mufti menilai, Pertamina bisa memanfaatkan MyPertamina untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat pengguna Pertamax. Apalagi, isu BBM oplosan ini viral dan dinilai sangat merugikan masyarakat yang membeli Pertamax.

"Dengarkan kata nitizen, saya pikir ada benarnya gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina mereka ganti ngasih Pertamax secara gratis selama setahun, misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu, deh. Atau sebulan, deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga: Gandeng PT Pindad, Pertamina Siap Genjot Produksi Migas Nasional

Mufti menilai, permintaan maaf yang dilakukan oleh Direktur Utama perseroan Simon Aloysius tidak cukup bagi masyarakat yang dirugikan buntut kasus BBM oplosan ini.

"Saya mengapresiasi Anda (Dirut Pertamina) ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian pertama koplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service mata, Pak," terangnya.

Mufti berpendapat, apabila Pertamina memang benar-benar minta maaf, maka harus menunjukkan bagaimana seluruh insan perseroan tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayangan yang dilakukan.

"Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy corbuzier, yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat," tegasnya.

"Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri uang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan," sambungnya.

Mufti menegaskan, lebih baik anggaran Pertamina tersebut digunakan untuk mengembalikan kerugian rakyat yang menjadi korban dari kasus tersebut.

Baca Juga: Pertamina NRE Prirotaskan Proyek Geothermal Dapat Pendanaan dari Danantara

Dalam kesempatan ini, Mufti juga menyoroti besarnya gaji yang diperoleh oleh jajaran direksi Pertamina yang menurutnya sangat besar bahkan angkanya lebih dari Rp1 hingga Rp4 miliar per bulan jika ditambah tantiem, dividen kemudian kompensasi finansial lainnya.

"Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka se-fantasis itu, Direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara, harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini," tutup Mufti.