Pemerintah Percepat Hilirisasi, Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barrel per Hari

AKURAT.CO Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak (refinery) serta fasilitas pendukung lainnya.

Langkah ini menjadi salah satu prioritas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025) malam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, pemerintah telah merevisi rencana pembangunan refinery, dari kapasitas awal 500.000 barrel per hari menjadi 1 juta barrel per hari.

"Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel per hari di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua, sehingga terjadi pemerataan pembangunan," ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang sama, yaitu 1 juta barrel per hari, guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga: DPRD DKI Apresiasi Pembangunan Masjid di PIK: Semoga Penuhi Kebutuhan Ibadah Masyarakat

Selain sektor minyak dan gas, pemerintah juga fokus mengembangkan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

Upaya hilirisasi juga diperluas ke sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

Untuk mineral dan batu bara, pemerintah akan mendorong pengolahan lebih lanjut terhadap nikel, timah, dan bauksit.

Selain itu, pengembangan solar panel dan pasir kuarsa sebagai bagian dari mineral kritis akan dikedepankan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia.

"Pasir kuarsa memiliki potensi strategis dan dapat menjadi keunggulan komparatif bagi Indonesia dalam industri energi terbarukan," tambah Bahlil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang investasi bagi dunia usaha, baik dalam negeri maupun asing, untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi yang sudah siap dijalankan.

"Kita akan melakukan evaluasi independen untuk memastikan proyek-proyek ini menguntungkan, mengurangi impor energi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Rosan.

Baca Juga: 7 Dokumen Penting SNPMB yang Wajib Disiapkan untuk Daftar UTBK SNBT 2025

Tak hanya berorientasi pada ekonomi, proyek hilirisasi ini juga dirancang agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.

"Kami memastikan bahwa industrialisasi yang didorong pemerintah tetap berkelanjutan dan sejalan dengan pengurangan emisi," lanjutnya.

Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.