Bos ADHI Ngadu ke DPR Pemerintah Masih Utang Proyek LRT Jabodebek Rp2,1 Triliun

AKURAT.CO Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Entus Asnawi Mukhson mengungkapkan perusahaan masih memiliki tagihan kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terkait pembayaran proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp2,1 triliun.

Menurutnya, perusahaan masih memiliki tagihan ke pemerintah (Kemenhub) untuk penyelesaian pembayaran LRT jabodebek yang sudah beroperasi dari Cibubur ke Cawang Dukuh Atas dan Bekasi timur.

"Alhamdulillah sudah berjalan lancar tinggal pembayarannya," terang Entus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga: PTPP dan ADHI Menangi Kontrak Proyek Kereta Api di Filipina Rp8,4 Triliun

Kendati demikian diakui Entus, pihaknya telah bertemu dengan Kemenhub dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi terbaik dalam menuntaskan tagihan ini.

"Kami juga sudah bertemu dengan Kemenhub kemudian sudah bertemu dengan Kemenkeu, sedang mencari pola nya untuk ini," imbuhnya.

Entus menegaskan bahwa pencairan dana ini sejatinya sangat penting terhadap kelangsungan tingkat optimalisasi modal kerja ADHI ke depan.

Dalam kesempatan ini, Entus juga meminta dukungan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait suntikan dana pemerintah atau Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025.

Entus bilang, ADHI memilki sasaran untuk memenuhi setoran ekuitas pada BUJT Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen lantaran adanya perubahan kepemilikan di proyek tersebut.

"Ini sudah dibahas sebetulnya, sudah masuk, tapi mungkin masalah rinciannya yang belum, mudah-mudahan masih ada (peluang dapat PMN)," jelasnya.