Hilirisasi Mineral dan Green Jobs

Mengacu kepada studi Koaksi Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan maupun keadilan sosial.

 

Salah satu isu utama adalah praktik industri nikel yang masih mengandalkan PLTU batu bara sebagai sumber energi utama, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) tinggi.

 

Menurut Deputi Direktur Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Taufik Achmad menjelaskan bahwa apabila proses produksi tidak men-dekarbonisasi, maka potensi Green Jobs akan sia-sia. 

 

"Jika proses produksinya tidak mendekarbonisasi, potensi Green Jobs akan sia-sia,” ujar Taufik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2024). 

 

 

Selain itu, studi tersebut menyoroti lemahnya perlindungan hak-hak pekerja di sektor nikel. Upah pekerja sering kali lebih rendah dari biaya hidup di daerah tambang, dan kondisi keselamatan kerja juga menjadi sorotan. 

 

Hal tersebut pun diamini oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly Rosita Silaban, dimana dirinya menegaskan apabila inginenerapkan pekerjaan hijau,maka harus terciptanya perlindungan sosial yang layak. 

 

“Untuk benar-benar menciptakan pekerjaan hijau, kita harus memastikan ada perlindungan sosial yang layak dan upskilling tenaga kerja,” ujarnya.

 

Tantangan lainnya datang dari pasar global. Paspor baterai dengan standar ESG menjadi syarat utama untuk menembus pasar Eropa. 

 

Namun, regulasi ESG untuk sektor tambang di Indonesia masih belum memadai. “Kita butuh regulasi yang dapat memastikan nikel Indonesia memenuhi standar keberlanjutan global,” ujar Meidy Katrin Lengkey, Sekjen APNI.

 

Meski begitu, ada peluang besar dari sisi rantai pasok industri hijau. Hilirisasi nikel dapat memberikan efek limpahan pada industri pendukung, seperti manufaktur panel surya dan turbin angin. 

 

“Smelter nikel yang menggunakan energi terbarukan akan membuka peluang Green Jobs tidak hanya di sektor nikel, tapi juga di manufaktur terkait energi terbarukan,” tambah Reza Rahmaditio dari WRI Indonesia.

 

Untuk mencapai potensi ini, kolaborasi multipihak menjadi kunci. Pemerintah, industri, dan masyarakat sipil perlu bekerja bersama memastikan hilirisasi nikel selaras dengan tujuan transisi energi bersih dan penciptaan lapangan kerja yang layak. 

 

Dengan dukungan regulasi yang tepat dan inovasi teknologi, hilirisasi nikel dapat menjadi model keberlanjutan yang tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Net Zero Emission Indonesia.