Gara-gara Pengembang Nakal, 120 Ribu Rumah KPR BTN Tak Kantongi Sertifikat

"Ada yang developer raib, ada yang masih ada sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya," jelas Nixon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

 

Nixon menyebutkan, sejak 2019 perseroan telah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas tersebut dengan menggunakan dana pribadi BTN. "Nah sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 projeck rumah," urainya. 

 

 

Nixon berharap, pada tahun ini perseroan bisa menyelesaikan kurang lebih 15.000 sertifikat. Ia juga menjanjikan angka yang sama pada 2026. "Sehingga di tahun 2027 akhir, sisa-sisa ini kelar. Kenapa ada yang cukup lama teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam," urainya. 

 

"Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah," lanjut Nixon. 

 

Nixon menuturkan, perseroan juga melibatkan aparat penegak hukum dan melakukan beragam perbaikan untuk mengatasi developer dan notaris nakal ini. "Selain memprofile, kami juga melakukan selain merating developer sekarang kemudian juga kami juga mendaftar ulang seluruh notaris. Ini gak cuma developer, notaris juga sudah kami bagi kelasnya," terangnya. 

 

Nixon menambahkan, BTN juga melakukan langkah hukum dengan membuka layanan pengaduan sertifikat dengan mengakses ke nomor 1500286. 

 

"Selanjutnya kita juga berharap kedepannya yang paling penting Pak Menteri, dengan bisnis model baru di BTN memisahkan bisnis, risk, dan operations kejadian-kejadian ini semoga tidak berulang. Siapa yang bisa kami kasih relaksasi? Hanya developer yang disiplin, yang masuk kategori platinum dan gold. Selebihnya kita akan sesuai dengan aturan yang ada di kita," tukas Nixon.