Pemerintah Perlu Lakukan Ini Agar RI Terhindar dari Krisis Pangan

Studi terbaru dari Bright Institute memperlihatkan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pangan, agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis pangan yang berkepanjangan.

 

Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, hal tersebut penting untuk segera dilakukan mengingat ketidakpastian dalam pasokan pangan global semakin meningkat, dengan isu yang lebih kompleks dari sekadar produksi, termasuk juga dinamika politik regional yang semakin panas. "Suplai beras dunia sedang terganggu saat ini, sementara permintaan tidak berkurang. Harga beras pun makin melambung," jelas Awalil di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

 

Lebih lanjut, Awalil menjelaskan bahwa banyak negara kini beralih ke kebijakan proteksionisme, menyadari bahwa pangan merupakan komoditas strategis. Kebijakan ini berdampak pada Indonesia yang memiliki populasi besar, mencapai 285 juta jiwa. "Kerawanan pangan akan menjadi persoalan yang jauh lebih serius," katanya. 

Awalil juga menyoroti bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintahan Jokowi seharusnya sudah memprioritaskan isu ketahanan pangan. Namun, realisasi dari rencana tersebut sangat jauh dari harapan. Skor Global Food Security Index (GFSI) yang menjadi indikator keberhasilan RPJMN menunjukkan tren menurun, dari 63,60 di tahun 2018 menjadi hanya 60,2 pada tahun 2022.

 

Target untuk mencapai skor 95,20 pada tahun 2024 kini tampak semakin tidak mungkin tercapai. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya alias Prabowo-Gibran.

Senada, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana menambahkan bahwa penurunan porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian selama era Jokowi menjadi perhatian serius. "Porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian cenderung semakin menurun. Di tahun 2014, porsi tanaman pangan mencapai 24,35 persen, tetapi pada 2023 turun menjadi 18,02 persen. Hal ini berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan di masa depan," ungkapnya.

Andri juga menjelaskan bahwa fokus pada perkebunan, terutama untuk kelapa sawit, telah mengalihkan perhatian dari produksi tanaman pangan. Meskipun ada peningkatan produksi daging ayam dan telur, tren ini mencerminkan keterbatasan daya beli masyarakat, karena produk tersebut dianggap sebagai barang inferior. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam keberlanjutan produksi pangan di Indonesia.

"Tanpa langkah-langkah perbaikan yang serius, ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dikatakan baik atau kuat. Kerawanan pangan menjadi tantangan serius pada saat ini dan skalanya akan lebih besar di tahun-tahun mendatang," tegas Andri.